PEKANBARU - Disnakertrans Provinsi Riau diminta untuk memaksimalkan pembangunan di daerah transmigrasi, karena pemerintah pusat seperti lepas tangan soal transmigrasi tersebut, sejak diberlakukannya otonomi daerah.

"Saya melihat tanggung jawab ini seolah-olah lepas tangan oleh dari pusat, setelah otonomi di kabupaten/kota. Artinya tanggung jawab ini sudah diserahkan ke pemerintah daerah, tapi ada kewajiban pusat yang tidak diserahkan kepada kita," kata Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur, saat melakukan hearing dengan pihak Disnakertrans Riau, Kamis (28/5).

Menurut Masnur, pejabat Disnakertrans Provinsi Riau memikirkan pembangunan di kawasan transmigrasi yang ada di Riau dengan menggunakan APBN. Sehingga daerah transmigrasi tetap terkelola dengan baik.

"Jadi, seperti apa upaya dinas ini supaya APBN ini bisa berperan. Misalnya untuk pembangunan jalan dan lainya yang ada di daerah transmigrasi," imbuhnya.

Selain itu, Masnur juga menyorot persoalan akta nikah yang saat ini cukup banyak menjadi persoalan di daerah. Misalnya ada yang menikah sebelumnya dibawah tangan, dan kemudian sudah sah. Namun secara administrasi pemerintahan belum tercatat.

Sejumlah anggota Komisi E DPRD Riau juga mempertanyakan masalah pendataan tenaga kerja asing yang saat ini bekerja di Riau, terutama di perusahaan-perusahaan besar, serta juga pendataan tenaga kerja lokal, dan TKI yang berada di luar negeri yang berasal dari Riau

"Karena masalah tenaga kerja juga masuk dalam visi dan misi Gubernur Riau. Terutama dalam mengurangi angka pengangguran. Ini juga ada kaitanya dengan penurunan angka kemiskinan. Inikan banyak yang tamat sekolah . Kalau tamat SMA saya rasa tidak begitu risau. Namun misalnya yang perawat, dua tahun tidak dapat kerja ini ilmunya akan hilang. Makanya kita sangat berharap dinas ini bisa betul-betul maksimal. Mudah mudahan ada kemajuan," harap Masnur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Tranamigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Rasyidin Siregar mengatakan, dirinya yang baru saja menempati jabatan Kadisnakertrans Riau saat ini sedang melakukan sejumlah pembenahan di internal instansi tersebut.

"Misalnya dalam kedisiplinan dan pelayanan, saya sudah sampaikan kepada jajaran. Misal dalam satu hal saya sudah tanyakan kepada staf berapa lama anda bisa kerjakan satu pekerjaan dua hari, saya bisa kerjakan dua jam. Pelayanan dan disiplin harus ditingkatkan dan ini bukan saja untuk staf dan ini dimulai dari diri saya pribadi. Selain itu, juga pada persoalan internal lainnya," ujarnya.

Selain itu, untuk masalah transmigrasi menurutnya kelemahan yang ada pada saat ini adalah masalah lahan. Menurutnya cukup banyak kendala yang dihadapi masalah lahan tersebut, saat akan dibangun, ada saja persoalan dan protes.

"Akar inilah yang perlu kita benahi. Apa yang disampaikan akan kita jadikan catatan dan mari kita bersama-sama ke pusat untuk memperjuangkan ini. Apa lagi saat ini dewan mendukung kita, kita akan berupaya maksimal," ulasnya. (*)