RIAUIN.COM - Bupati Rusma Yul Anwar menargetkan total masyarakat Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang terjangkau jaminan layanan kesehatan pada 2023 mencapai 85 persen atau naik dari 64 persen pada saat ini.

Peningkatan cakupan itu merupakan salah satu dalam upaya pemerintah kabupaten meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, seiring dengan arus utama pembangunan yang fokus pada perbaikan kualitas sumber daya manusia daerah.

"Ini bukti komitmen pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan. Anak Pesisir Selatan harus sehat sejak dari dalam kandungan. Pondasinya di situ," ujar bupati di Painan dikutip dari antara.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 tak hanya menjadikan masyarakatnya sebagai subjek pembangunan, tapi sekaligus objek pembangunan itu sendiri.

Bupati melanjutkan cakupan jaminan layanan kesehatan ditargetkan mencapai 100 persen dalam rentang waktu tersebut, khususnya bagi keluarga kurang mampu sebagai cerminan terwujudnya keadilan sosial.

Generasi penerus daerah mesti disiapkan sejak dini, sehingga kelak mereka memiliki daya saing yang tangguh di zamannya dan berdaulat atas potensi besar sumber daya alam yang terkandung di bumi Pesisir Selatan.

Karena itu pembangunan berbasis sumber daya manusia adalah kebutuhan mendesak. Sebagian besar APBD memang diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang, namun tanpa mengabaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

"Jadi, yang kami persiapkan saat ini adalah dasarnya. Para pelaku pembangunan itu di masa depan. Mereka nanti pasti lebih tahu apa yang mereka butuhkan," terang bupati.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan dr. Anton Syahrizal mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS soal penambahan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada 2023 jumlah peserta KIS PBI di Pesisir Selatan bertambah menjadi 67 ribu peserta dari yang saat ini hanya sekitar 29 ribu peserta. Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten.

"Ya, tahun depan kami alokasikan Rp26 miliar. Tahun ini hanya Rp12 miliar. Jadi, terdapat peningkatan yang signifikan," ungkapnya.

Dirinya optimis penambahan cakupan jaminan layanan kesehatan itu dapat mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD antara lain angka kematian bayi ditargetkan dapat dipertahankan tidak lebih dari 8 per-1.000 kelahiran hidup.

Kemudian angka kematian Ibu mengalami penurunan dan ditargetkan mencapai 75 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kesakitan masyarakat terus ditekan dengan target 14,84 persen.

"Sedangkan untuk prevalensi stunting terus ditekan dan membaik dengan target 8,88 persen," jelasnya. (*)