"Dalam hal ini saya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderalnya. Dengan ini, kita berharap semoga melalui AKPSI kita bisa memediasi dan membantu berbagai persoalan lahan yang terjadi di tengah masyarakat," janji Kamsol.

Dalam tindak lanjut awal terkait persoalan lahan ini, Kamsol menyampaikan akan membentuk Tim Teknis Terpadu yang tergabung dengan Forkopimda atau TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Kampar.

"Pada dasarnya, Pemda Kampar akan terus berupaya untuk mediasi penyelesaian lahan tersebut. Kalau hak masyarakat diperjuangkan untuk masyarakat. Kalau koperasi memiliki aturan, kita duduk bersama mulai dari ninik mamak kemudian naik ke atas.," ujar Kamsol.

Sementara itu M Ridwan didampingi Muhammad Sanusi dan juga Ikhsan Arif Suzaki mewakili masyarakat melalui Kubangga Riau menjelaskan, bahwa terkait persoalan lahan seluas 377 hektar yang dulunya digarap oleh kelompok tani yang terbentuk pada tahun 1982, di Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir.

"Di mana di saat itu ada sebanyak 25 kelompok tani yang berhimpun di sana. Kemudian, pada tahun 1996 SK kelompok tani dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kampar pada waktu itu," katanya.

Luas lahan yang di SK-kan ketika itu, mencapai 2.500 hektar, dengan syarat lahan itu harus telah tergarap dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian, untuk mencapai target waktu 3 bulan, para petani menyepakati pola bapak angkat atau pola KKPPA dengan pihak lain.

Akan tetapi, lanjut Ridwan, saat kebun sudah ditanami sawit, pada tahun 2015, lahan tersebut digugat oleh Yayasan Madani, di Pengadilan Negeri Bangkinang. Maka keluarlah keputusan PN Bangkinang, yang memerintahkan lahan seluas 377 hektar itu diserahkan kembali ke negara.

"Walaupun sudah ada keputusan Pengembalian lahan ke negera sejak 2015 oleh PN Bangkinang, faktanya menurut Ridwan sampai sekarang tidak pernah dilakukan eksekusi "jadi sesuai SK Bupati yang dikeluarkan tahun 1996 tersebut," ucapnya.

Diakhir pertemyan, Ridwan minta kejelasan atau kepastian kepada Pemkab agar lahan tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat.-naz