Rezita berharap kepada seluruh kepala desa untuk terus meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan seluruh anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan komponen masyarakat lainnya untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa dari kondisi saat ini.

Dia juga menyinggung mengenai besaran dana desa untuk tahun 2023 akan meningkat dari Rp147 miliar menjadi Rp150 miliar, peningkatan ini tidak terlepas dari adanya dana operasional desa sebesar 3 persen yang bisa digunakan untuk biaya koordinasi, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan biaya-biaya kegiatan khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Maka kepada semua kepala desa untuk segera melaksanakan langkah-langkah penyusunan perencanaan APB desa tahun 2023 sesuai ketentuan serta tepat waktu.

"Apabila APBDesa tahun 2023 ini bisa bapak kades tetapkan akhir tahun ini sesuai aturan, kemudian SPJ tahun berjalan juga segera bisa diselesaikan sebagai persyaratan pencairan ADD, maka permintaan bapak dan ibu kades agar siltap kades dan perangkat desa bisa dibayarkan rutin setiap bulan dari dana ADD Kabupaten Indragiri Hulu, saya upayakan bisa diwujudkan," ujar Rezita.

Rezita mengingatkan, beberapa waktu ke depan akan dimulai proses pesta demokrasi mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan Legislatif yang tahapannya akan dimulai pertengahan tahun depan. Karena itu kepada semua tentunya untuk ikut serta menyukseskan pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan Legislatif  tahun 2024 mendatang.
 
Sementara itu Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Inhu, Bambang Sunarto dalam laporannya menyampaikan, jumlah peserta sebanyak 208 orang terdiri dari 14 camat, 16 lurah dan 178 kades. Rapat koordinasi ini sebagai upaya strategis dalam menyingkronisasikan arah kebijakan pembangunan dan pencapaian visi misi Kabupaten Inhu, mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kinerja camat, lurah dan kades, khususnya di bidang pemerintahan pembangunan dan sosial masyarakat, mempererat silaturahmi bersama dengan camat, lurah dan kades tentunya dalam menampung suatu aspirasi yang ada di kecamatan, kelurah dan desa.

Acara di lanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabInhu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Inhu, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhu. (Advetorial/Gus)