Dengan kondisi itu, Rahman Chan menyayangkan potensi keuntungan sebesar itu, masyarakat Desa Senama Nenek justru terlupakan meski hanya untuk mendapatkan 2 sampai 3 persen dari keuntungan perusahan PHE Siak yang bisa dinikmati masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan.

"Sampai hari ini belum sepadan rasanya CSR (Corporate Social Responsbility, red) yang diberikan oleh PHE Siak pada masyarakat Senama Nenek. Kalaulah perusahaan peduli dan mematuhi undang-undang, maka Desa Senama Nenek akan kaya raya. Dengan dana CSR 5 sampai 7 m per tahun infrastruktur akan dapat dibangun maksimal di setiap dusun bahkan akan dapat dibangun di semua RT/RW yang ada," keluh Rahman Chan.

Kemudian, Pemerintah Desa Senama Nenek melalui Rahman Chan juga menyayangkan kantor PHE Siak justru berada di desa lain, yakni di Desa Suka Ramai padahal objek eksploitasi minyak perusahaan sepenuhnya berada di Desa Senama Nenek.

Rahman Chan juga menyebut, dampak dari aktivitas kendaran berat perusahaan berbobot puluhan ton yang melintasi jalan ke desa mereka juga telah memicu kerusakan pada akses jalan umum di sana. "Inilah yang membuat hancurnya jalan di wilayah Desa Senama Nenek," ujarnya.

Pemerintah Desa Senama Nenek setidaknya memiliki 5 tuntutan pada PHE Siak. Adapun 5 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan jalan Suka Ramai-Senama Nenek secara berkelanjutan;

2. Bagi pekerja baik karyawan PHE Siak maupun Subkontraktornya yang tinggal di desa lain agar bisa tinggal di Desa Senama Nenek;

3. Agar kantor PHE Siak yang berada di Desa Suka Ramai dapat dipindahkan ke Desa Selama Nenek;

4. Agar PHE Siak dapat menyerahkan dana CSR ke Desa Senama Nenek yang besarannya mengacu pada ketentuan undang-undang;

5. Agar PHE Siak dapat mengkaderkan putera-puteri terbaik Desa Senama Nenek untuk menjadi tenaga kerja skil yang dibutuhkan perusahaan.

Riauin.com lalu mengonfirmasi pihak PHE Siak melalui Humas perusahan, Renita menyangkut keluhan Pemerintah Desa Senama Nenek.

Renita mengatakan, dapat menghargai keluhan pemerintah Desa Senama Nenek tersebut. Meski begitu, lanjut Renita, dalam hal penyaluran CSR, pihaknya meski berkordinasi dan harus memperoleh persetujuan dari pihak SKK Migas.

"Kalau untuk dana CSR PHE Siak semuanya akan di-cost recovery ke negara dalam hal ini SKK Migas. Adapun anggaran CSR yang kami anggarkan tiap tahun harus mendapat persetujuan dari SKK Migas," klaim Renita.

Adapun anggaran yang selama ini sudah dikucurkan untuk CSR pembangunan Desa Senama Nenek, sebut Renita juga sudah berdasar dari anggaran yang disetujui SKK Migas sebagai representasi negara.

Adapun soal tuntutan agar lebih banyak lagi putera-puteri Senama Nenek yang direkrut sebagai tenaga kerja skil oleh PHE Siak, hal itu tutur Renita sudah diserahkan ke pihak subkontraktor.

"Untuk tenaga lokal kami biasanya serahkan pada pihak subkon yang bekerja di wilayah kerja PHE Siak adapun tenaga kerja yang dipekerjakan tersebut baik skill maupun non skill tergantung kebutuhan pihak subkon," tutuo Renita.

Renita menyebutkan, selama ini PHE Siak telah memberi ruang bagi putera-puteri Senama Nenek untuk berkarir di PHE Siak. Dia juga mengaku perusahaan telah berupaya untuk merawat akses jalan umum di Desa Senama Nenek secara berkala. - naz