Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang rata bagi Indonesia.

"PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik," tutur Sofyan.

Saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Rohul Rosidi usai acara itu mengatakan untuk Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2021 lalu sebanyak 20,000 Sertifikat tanah sudah didistribusikan kepada masyarakat baik itu PTSL, Tora, Aset Pemerintah, PLN dan lainnya.

Namun, untuk tahun 2022 BPN akan menditribusikan yakni PTSL sebanyak 750 Persil ditambah lagi nantinya yang diutamakan dengan sertipikat aset pemerintah lebih kurang 500 persil.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana membantu masyarakat untuk melegalitaskan kepemilikan tanah melalui PTSL maupun Tora," terang Rosidi.

Ditempat yang sama Wakil Bupati Rokan Hulu H Indra Gunawan mengatakan Pemerintah Kabupaten Rohul mendukung sepenuhnya Program dari BPN untuk membantu masyarakat didalam melegalitaskan tanah secara hukum.

Sesuai dengan data dari BPN bahwa PTSL  diutamakan untuk masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat  agar segera di sertifikatkan dan alhamdulillah program PTSL di Rohul antara 80 sampai 90 parsen sudah terealisasi.

"Kita berharap dalam beberapa tahun kedepan lahan warga sudah bersertifikat seluruhnya," ungkap Indra Gunawan. -yus