RIAUIN.COM - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 2 Kabupaten di Provinsi Riau Akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 dan 21 April mendatang.

Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang akan melaksanakan PSU tanggal 20 April dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akan dilaksnakan tanggal 21 April. 2021.

Menurut data resmi KPU Riau, di Inhu terdapat 1 TPS yang akan melaksanakan PSU dengan mata pilih sebanyak 324 pemilih. Kemudian di Kabupaten Rohul terdapat 25 TPS yang akan melaksanakan PSU dengan jumlah mata pilih sebanyak 3.313 pemilih.

Total pemilih yang terdaftar untuk PSU 26 TPS di dua kabupaten tersebut adalah sebanyak 3.637 orang.

Menurut Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah 17 hari berlalu dari 30 hari setelah penetapan putusan PSU oleh MK, artinya PSU di dua kabupaten tersebut harus segera dilaksanakan dengan melakukan sejumlah persipan baik dari segi logistik, SDM dan anggaran.

"Alhamdulillah kami sudah melakukan pencermatan terkait dengan anggaran pelaksanaan PSU di dua kabupaten/kota, dari sisa anggaran sebelumnya jumlahnya masih mencukupi", ujarnya.

Sementara itu, pada Minggu, (11/4/2021) KPU Inhu telah mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk satu TPS yang terletak di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal.

Sedangkan untuk Kabupaten Rohul akan mengaktifkan kembali PPK, PPS dan KPPS nya pada hari ini, Selasa (13/4/2021) untuk 25 TPS yang terletak di wilayah perkebunan milim PT. Torganda dekat perbatasan Sumatera Utara.

"Seluruh logistik sudah kami persiapkan, pencermatan data pemilih telah dilakukan, dan kami juga telah berkoordinasi dengan Polres Inhu, Polres Rohul, Bawaslu Inhu dan Bawaslu Rohul, insyaallah tidak ada kendala", tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan juga ikut menanggapi perihal kesiapan Bawaslu Riau dan jajarannya dalam mengawasi pelaksanaan PSU di dua kabupaten tersebut.

Untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu Riau juga telah mengaktifkan kembali pengawas adhoc tingat kecamatan (Panwascam) tingkat desa/kelurahan (PPDK) dan pengawas TPS (PTPS).

"Saat ini kami melaksanakan persiapan pengawasan terkait PSU di Inhu dan Rohul dengan pertama-tama mengaktifkan kembali panitia adhoc tingkat kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS", ujarnya.

Rusidi juga menambahkan bahwa saat ini Bawaslu Riau telah mendirikan posko pengaduan di pintu masuk areal  perkebunan milik PT. Torganda.

"Posko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan siapa saja yang ingin melaporkan pelanggaran", tambahnya.

Selain itu Bawaslu Riau dan jajarannya juga telah melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait PSU di Inhu dan Rohul dan juga melakukan pengawasan pencetakan surat suara yang nantinya akan digunakan saat PSU.

"Kami melakukan pencermatan DPT dengan tujuan untuk mengklirkan agar tidak lagi muncul persoalan terhadap pemilih yang datang ke TPS dalam melakukan pencoblosan di hari H pada saat PSU, selain itu kami juga mengawasi proses pencetakan surat suara di Surabaya", tandasnya.

Hingga saat ini, Bawaslu Riau aktif melakukan koordinasi untuk memberikan pemahaman serta mencegah agar tidak lagi ada pelaksanaan kampanye jelang PSU baik kepada pasangan calon (paslon), partai politik (parpol) maupun kepada masyarakat.

Berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI, maka Bawaslu Riau telah mengaktifkan kembali Sentra Peneggakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beberapa waktu lalu telah berakhir masa tugasnya.

"Ini sudah ada payung hukumnya untuk diaktifkan kembali, jika ada permasalahan hukum terkait PSU yang terjadi di Inhu dan Rohul, maka Sentra Gakkumdu dengan kewenangannya akan menyelesaikan hal tersebut", tutupnya. -dani