Pekanbaru, Riauin.com -  Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pemberian Intensif Dan Kemudahan Penanaman Modal Dan Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam pada kamis 10/6/2017 Gedung Paripurna Riau.

Rapat paripurna dipimpin wakil Ketua DPRD Riau H.Sunario, dihadiri ketua DPRD Riau Septina, sebagai perwakilan Pemerintah Propinsi Riau oleh Wakil Gubernur Riau Drs.H.Wan Thamrin Hasym Beserta Staf dan Forkompimda Dengan di hadiri 36 orang Anggota DPRD Propinsi Riau

Masing-masing Fraksi di beri waktu melalui Juru bicara, Adapun penyampaian pandangan umum yang pertama oleh Fraksi Golkar oleh saudari Sulastri Atas Raperda ini Fraksi Golkar mengapreasiasi atas Penyusunan Raperda tersebut.

Terkait Raperda Penanaman modal sangat di butuhkan sebagai payung hukum dalam berinvestasi di Riau, hal ini agar adanya kepastian hukum.



Fraksi Golkar mengusulkan juga agar tdk hanya di 8 Kabupaten kota saja dalam kajian akademisnya yang saat ini di lakukan kajian akademis akan tetapi di harapkan seluruh kabupaten kota yang ada di Propinsi Riau agar dapat dilakukan kajian akademisinya, guna untuk menumbuhkan Ekonomi Riau.

Sedangkan terkait Raperda Penanggulangan Bencana Alam yaitu agar selalu meningkatkan SDM yang terampil dalam melakukan Penanggulangan Bencana Alam



Selanjutnya Dari Fraksi PDIP oleh Saudari Almainis menyampaikan pandangan Umum mengapresiasi yang di lakukan terhadap Raperda yang yang diajukan perubahan dalam rangka mengatasi Bencana alam dan Asap fraksi minta di buat dalam bentuk matrik dan di buat draft perubahan secara sistematis dalam pasal - pasal menjadi substansial di jabarkan dari pasal ke pasal yang ada di Raperda tersebut dibuat secara jelas dan terperinci sampainya.

Untuk Raperda Penanaman Modal Fraksi PDIP sangat mengapriasi Perubahannya usulan agar untuk meningkatkan Iklim Investasi yaitu memperhatikan Good Goverment dan Clean Goverment dan menciptakan SDM dalam melakukan pelayanan Terhadap Investor dan Pemerintah Juga harus berani menindak Investor atau pelaku usaha yang melakukan kerusakan Lingkungan.



Pandangan umum yang ketiga dari Fraksi Demokrat Saudara Agus reza meminta kepada pemerintah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal

Di harapkan selalu objektif dalam pelayanan terhadap semua Investor yang akan berinvestasi. Terkait Raperda Perubahan Penanggulangan Bencana Alam dengan melakukan koordinasi semua elemen yang terkait mohon di jabarkan dan melibatkan seluruh elemen mulai dari akademisi dan kelompok kelompok masyarakat dengan master plan dan perlu juga pengawasan terhadap para Investor dalam melakukan kegiatan Usaha.



Pandangan umum ke empat dari Fraksi PAN  sangat mendukung dari kedua Raperda dan Fraksi PAN sangat Berharap dengan ada Raperda ini seberapa persen target yang ingin di capai dalam Perubahan Raperda ini dan terkait Raperda Perubahan penanggulanan Bencana Alam fraksi PAN sangat mendukung krn hal ini sangat penting guna mencegah Bencana Alam dan juga harus adanya peran dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dalam penanggulangan Bencana Alam.

Selanjut Fraksi Gerindra sejahtera saudara Seswaja dalam pandangan umum dalam Raperda Pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal agar menjadi payung hukum Legalitas bagi PMA Dan PMDA utk meningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya utk memberikan keuntungan para Investor dan Raperda ini harus di buat secara subtantif dan tepat sasaran.



Pandangan umum selanjut dari Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum hampir sama dengan lainnya, Menegaskan agar pihak pemerintah memperhatikan semua pandangan umum yang sdh di sampaikan tadi. Fraksi PPP hanya menyerahkan dokumen pandangan umumnya begitu pandangan umum Fraksi Nasdem dan Hanura.

Usai pandangan umum dari seluruh fraksi pimpinan Rapat paripurna menyerahkan hasil seluruh pandangan umum kepada wakil Gubernur Riau yang hadir dalam rapat paripurna Raperda*(heri)