Musda Beringin dan Bayang-Bayang 2031
Menunggu Palu Hakim, Membaca Langkah Catur Mukhlisin
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
Seleksi PPPK, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Masa Kerja Guru Honorer
RIAUIN.COM - Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur Muhammad Yudha meminta pemerintah mempertimbangkan masa kerja tenaga pendidik dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan afirmasi.
"Selain usia, harapan kami masa kerja juga menjadi pertimbangan," ujar Muhammad Yudha dalam webinar bertajuk 'Guru Honorer Nasibmu Kini', di Jakarta, Jumat (13/3/2021).
Dalam seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lanjut dia, hanya guru honorer yang berusia 40 tahun ke atas yang mendapatkan afirmasi dalam seleksi.
"Kami meminta pemerintah memberikan kebijakan yang tidak merugikan honorer terutama di atas 35 tahun. Karena ada moratorium, mereka jadi terhambat ikut seleksi," ujarnya.
- Peneliti PFR Bima Kemsaindikti Gelar Diseminasi Penelitian Peran Masyarakat dan Crowdfunding Jurnalistik di Kampus UPBI
- Gelar Diseminasi Hasil Penelitian tentang Crowdfunding Jurnalistik, Solusi Inovatif Tingkatkan Kompetensi Wartawan
- Kelola Limbah Sawit, Mahasiswa KKN UMRI Gelar Pelatihan Pembuatan Briket di Desa Lubuk Garam Bengkalis
Sedianya, pemerintah menerapkan skema seleksi guru PPPK dengan usia 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama tiga tahun berakhir mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15 persen dari nilai maksimum 500 poin.
Begitu juga dengan peserta penyandang disabilitas mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10 persen dari nilai maksimum 500 poin.
"Kami meminta pemerintah memberikan kebijakan yang tidak merugikan honorer terutama di atas 35 tahun," ucapnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR mengatakan kebijakan tersebut merupakan kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa.
"Ini merupakan bentuk kompromi yang kita berikan. Pertama lindungi siswa kita dan kedua kita berikan afirmasi untuk pengalaman, karena pengalaman itu ada nilainya dan belum bisa dilihat dari tes," jelas dia. - gha
Berita Lainnya
Ramai Isu Megathrust, Pakar UPER Ajak Masyarakat Kritis Menyikapi Informasi
Aktivitas Erupsi Anak Krakatau Mulai Menurun, Pakar UPER Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Fikom UMRI dan UMK Perkuat Kolaborasi Akademik Lewat International Colloquium 2026
Perkuat Kapasitas Nasional, PHR Resmi Luncurkan Program Magang Batch 9
Pakar UPER Soroti Komunikasi di Tengah Gempa NTT, Apa yang Perlu Diperkuat
Hadapi Variasi Ukuran Produk Tekstil, Mahasiswa UPER Rancang Alat Bantu Quality Control
Ramai Isu Megathrust, Pakar UPER Ajak Masyarakat Kritis Menyikapi Informasi
Aktivitas Erupsi Anak Krakatau Mulai Menurun, Pakar UPER Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Fikom UMRI dan UMK Perkuat Kolaborasi Akademik Lewat International Colloquium 2026
Perkuat Kapasitas Nasional, PHR Resmi Luncurkan Program Magang Batch 9
Pakar UPER Soroti Komunikasi di Tengah Gempa NTT, Apa yang Perlu Diperkuat
Hadapi Variasi Ukuran Produk Tekstil, Mahasiswa UPER Rancang Alat Bantu Quality Control