Di hadapan anggota DPRD, Budi Agus menyebutkan, Kota Dumai terkesan dijadikan tumbal untuk meraih kepentingan tertentu.

Selama ini, masyarakat Dumai selalu diperlakukan sebagai anak haram oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat, khususnya terkait sumber penghasilan hasil bumi di Riau ini, karena tidak diikutsertakan.

"Mungkin Gubernur perlakukan Dumai sebagai kota haram dan tak perlu diperjuangkan. Gubernur lupa bahwa Dumai adalah tempat pengolahannya, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat Dumai lebih parah, sementara hasil yang didapat tak ada," tegas Budi.

Panglima Laskar LLMBR Dumai Danil juga menyebutkan hal senada. Dia menilai, selama ini  perlakuan terhadap Kota Dumai sunguh mengores perasaan orang Melayu di Dumai .
  
Pasalnya, masyarakat Dumai adalah masyarakat yang tahu adab dan adat,  namun apabila diperlakukan sebagai anak haram maka ini menjadi sesuatu yang terburuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oleh karenanya, kami siap memperjuangkan sampai detik darah pengahabisan. Kami LLMB siap berjuang sampai detik-detik darah pengahabisan, jika Dumai Diperlakukan sebagai anak haram di mata Gubernur Riau," tegas Danil.

Ketua DPRD Dumai berjanji untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau.

"Apa yang menjadi tuntutan masyarakat Dumai ini segera kita teruskan ke Gubernur, DPRD Riau dan juga tokoh Dumai yang ada di Jakarta," jelasnya.--edi.