Presiden RI berharap kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Pusat telah menyalurkan skema program perlindungan sosial, mulai dari PKH, Bantuan Sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, dan Bantuan Sosial Produktif untuk bantuan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai,” tutup Joko Widodo.

Masa Pandemi Covid-19 peran UMKM dinilai penting, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat krisis tahun 1998, sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi.

“Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 kali ini pun kita diuji. Mari kita buktikan dengan berkolaborasi bersama dengan UMKM, agar kita mampu melewati krisis ini,” pungkas Teten Masduki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah harus mesti menjaga kestabilan harga barang agar tidak melonjak. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah menjadi hal penting saat Pandemi.

“Kita harus sama-sama kompak. Kita berbeda dari Negara lain, kita negara demokrasi. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk tetap menjaga konsistensi daya beli masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Rangkaian Rakornas diisi dengan pengumuman nominasi sekaligus pemenang TPID Award Tahun 2020, meliputi provinsi terbaik, kabupaten/kota terbaik dan kabupaten/kota berprestasi. -inf