Pekanbaru, Riauin.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kembali menggelar Technical Meeting Pelibatan Komunitas Dalam Pencegahan Korupsi Provinsi Riau, di ruang Kenanga, Selasa (9/5).

Technical Meeting ini diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Yogi Getri, Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Etty Handayani, PIC Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, PIC Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, PIC Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, PIC Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Riau, Perwakilan KPK, serta Perwakilan GIZ.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman awal kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam pencegahan korupsi di Riau, mempromosikan keterbukaan informasi publik dan sharing pengalaman keberhasilan sosial audit di makasar Sulawesi Selatan, dan menyusun langkah-langkah pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi.

Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Etty Handayani, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada empat sektor Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi Provinsi Riau ini yang difokuskan antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dana Desa.

Terkait bagaimana pelibatan Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi Provinsi Riau ini, pihak KPK sendiri telah mengundang perwakilan komunitas YKPI dari Makassar, Masmul dan Sumarni.

Di Kota Makassar saat ini Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi telah berjalan. KPK sendiri dijelaskan oleh Etty tidak akan melaksanakan program ini, melainkan OPD setempat.

“KPK lebih kepada memberikan model seperti apa kegiatan ini akan berjalan, serta akan dibantu juga untuk diasistensi. Selanjutnya akan didampingi oleh FITRA,” ungkap Etty.

Di lain pihak Kepala Diskominfotik, Yogi Getri, berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta terkait Pelibatan Komunitas Dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau.

“Adapun tujuan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengontrol terkait keterbukaan informasi serta bagaimana informasi ini dapat sampai ke masyarakat,” tutup Yogi. (mcr)