Pengerahan massa oleh pasangan calon terjadi di Solo, Surabaya, Medan, Karawang, Kepulauan Riau, dan sejumlah daerah lain. Massa pendukung tidak mematuhi aturan jaga jarak dan pakai masker.

Jokowi meminta jika ada peserta atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dapat diberi peringatan keras. Pihaknya sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden yang memuat tentang sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi sosial.

"Jadi ketegasan mendagri, dengan Bawaslu biar betul-betul diberi peringatan keras," katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah memperingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan klaster pilkada yang berpotensi menimbulkan penularan.

Mendagri Tito Karnavian juga telah meminta Bawaslu memberikan sanksi kepada kandidat pasangan calon yang menggelar saat pendaftaran.

Di sisi lain, Bawaslu menyatakan baru bisa menindaklanjuti usai paslon ditetapkan, 23 September mendatang. Pada masa pendaftaran, Bawaslu menyebut penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak lain.

"Arak-arakan merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Kepolisian dan Satpol PP yang berwenang melakukan pembubaran dan penindakan. Bawaslu terbatas kepada saran perbaikan," ucap Fritz kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/9/2020). - tra