RIAUIN.COM - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan kelapa sawit masih menjadi punggung ekonomi nasional, termasuk di Provinsi Riau. Ekspor CPO kelapa sawit merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia, mencapai Rp300 triliun lebih jauh diatas minyak bumi dan pariwisata.

Namun untuk mengatur implikasi tingginya ekonomis kelapa sawit ke para petani diperlukan satu regulasi yang mengatur tata niaga yang baik dan sehat melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Di Indonesia, dari 22 provinsi penghasil sawit 17 provinsi sudah mempunyai Pergub.

"Namun sayangnya Riau belum punya Pergub sampai hari ini. Padahal Riau merupakan provinsi terluas kawasan sawitnya, yakni 21 persen dari 16,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia. Oleh sebab itu Pergub itu harus segera diadakan, karena ia merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian. Fungsinya menjaga harga yang sebenarnya," kata Gulat Manurung.

Dikatakan, keberadaan Pergub itu nantinya akan membantu seluruh elemen yang terkait dalam pengelolaan ekonomi sawit di Riau dalam mengatur tata niaga dan tata kelola sawit daerah.
Termasuk diantaranya Dinas Perkebunan, organisasi pengusaha kelapa sawit, organisasi petani kelapa sawit dan lainnya.