Hal ini berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 agar masyarakat ada efek jerah untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Diharapkan kepada bupati walikota juga segera menyiapkan perda terkait penanganan covid 19," jelas Gubernur Syamsuar.

Sementara itu, Anggota DPD RI Perwakilan Riau, Instiawati Ayus mengatakan DPD RI sebagai dewan pengawas juga menjembatani terkait permasalahan atau masukan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

"Kunjungan kerja ini kami terkait pembidangan, rapat daerah ini untuk mensinergikan Pemda dan pemerintah pusat," ucapnya.

"Sangat luar biasa, aspirasi Gubernur Riau yang sifatnya masalah, usulan, saran dan keinginan, Insyaa Allah pada masa sidang yang akan di agendakan akan dijadikan bagian materi kerja DPD RI," lanjutnya.

Instiawati Ayus menuturkan, DPD RI akan terus berupaya dan meng-support yang akan dikerjakan pemerintah provinsi dengan landasan regulasi beserta mitra DPRD untuk menyusun agenda pembentukan perda penanganan Covid 19 di Provinsi Riau.

Turut hadir yang mendampingi Gubri yaitu  Dandrem 03/Wirabima Brigjen TNI M. Syech Ismed, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), Brigjen Pol Tabana Bangun, perwakilan Forkompinda Provinsi Riau, perwakilan bupati dan walikota se Provinsi Riau, serta jajaran Asisten Setdaprov Riau dan jajaran kepala OPD terkait.--mcr/nal.