Bawaslu menilai kehadiran Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hendri Sandra ini masuk dalam unsur pelanggaran lainnya yaitu netralitas ASN dengan mengacu pada sejumlah peraturan.

Dari kegiatan klarifikasi ini, apabila ditemukan bukti pelanggaran ASN berdasarkan keterangan, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi ASN RI untuk ditindaklanjuti sesuai perundangan berlaku.

"ASN dilarang melakukan pendekatan politik terhadap partai politik terkait pencalonan dalam Pilkada, setelah klarifikasi, kita lakukan kajian, dan jika ada bukti pendukung akan dikeluarkan rekomendasi ke Komisi ASN di Jakarta," sebutnya.

Dijelaskan, saat ini masih dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, dan beberapa pihak terundang selain Hendri Sandra dan Uber Firdaus, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi dari HM Rizal Akbar dan seorang ahli hukum tata negara.

Sementara, Ketua DPC PDIP Dumai Uber Firdaus usai menyampaikan klarifikasi ke Bawaslu mengatakan, keterangan diminta seputar kehadiran ASN sebagai calon walikota yang diusung PDIP karena ada beberapa undang undang kode etik dan netralitas ASN diduga dilanggar.

"ASN tersebut ketika menghadiri penyerahan dukungan rekomendasi pencalonan walikota yang dilaksanakan secara virtual di Kantor DPD PDIP Provinsi Riau diduga melanggar undang undang netralitas pegawai," kata Uber.***