Seperti diberitakan Riauin.com, penyaluran bansos berupa sembako yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak, ternyata datanya masih berantakan alias amburadul. Buktinya, terdapat sekitar 1.400 lebih data keluarga penerima manfaat bansos Covid-19 yang masih tumpang tindih. Ada yang data ganda, tergolong mampu, tidak ditemukan dan meninggal. Bahkan, ada pula data yang KK-nya di luar Kabupaten Siak.

Contoh di Kampung Tumang, Kecamatan Siak. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 32 KK penerima manfaat terdampak Covid-19, sebanyak 24 KK juga tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), BLT Pusat dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian 7 penerima lagi berasal dari luar Siak dan 1 penerima tidak ditemukan.

Penghulu Kampung Tumang, Muhammad Taher mengaku bansos sembako tahap I di wilayahnya hingga kini belum disalurkan, sebab semua data penerima yang diajukan ke kecamatan masih kalau setelah diverifikasi.

Sewaktu Musyawarah Kampung Khusus (Muskamsus) untuk menetapkan data penerima, Taher mengatakan masih berpatok pada data fasilitator dari Dinas Sosial, bukan murni dari usulan RT/RW setempat.

"Kami tak lagi mengecek data dari fasilitator itu, sebab waktu penyaluran bantuan sudah mepet, jadi itu yang dipakai. Karena data penerima tak valid, Maka paket sembako masih ditahan di kantor. Saya tak berani membagikan karena takut muncul gejolak di masyarakat. Kami sudah mengganti data tersebut agar penerima tepat sasaran, sebelum penyaluran bansos tahap II bulan depan," kata Taher.

Camat Siak, Tengku Indra Putra mengatakan, dari 28.969 jumlah penduduk, terdapat 9.141 KK. Sedangkan penerima bansos Covid-19 yang terdata berjumlah 1.671 KK.

"Jika ada kesalahan pada data penerima, sesuai aturan memang tidak boleh. Makanya data yang bermasalah harus diganti dengan data baru sesuai kesepakatan pihak desa," jelas Camat Siak menjawab Riauin.com.

Plt Kepala Dinas Sosial, Robiati melalui sekretarisnya Wan Idris menegaskan,  data penerima bansos merupakan usulan dari desa atau kelurahan yang diverifikasi pihak kecamatan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial.

"Aturan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 tentang pengusulan keluarga penerima manfaat bantuan sosial Covid-19. Untuk tahap I, kita sudah salurkan sembako senilai Rp250 ribu berdasarkan data yang diajukan pihak kecamatan," kata Wan Idris kepada Riauin.com, Kamis (25/6/2020) lalu.

Dia menjelaskan, penyaluran bansos Covid-19 tahap I sudah sesuai. Kalau ada data ganda atau tumpang tindih pihak kecamatan sudah menginstruksikan agar diganti pihak desa atau kelurahan dengan warga lain yang membutuhkan.

"Sembako yang kita serahkan berupa beras 10 kg, gula, minyak makan dan ikan kaleng dengan total biaya Rp250 ribu per paket. Ditambah dana bansos dari Pemprov Riau Rp300 ribu," jelasnya.

Wan Idris mengakui, adanya kesalahan data penerima bansos di Siak yang mencapai 1.400 KK. Namun, persoalan itu sudah ditindaklanjuti kecamatan untuk diserahkan kembali kepada pihak desa. 

"Data 1.400 KK yang salah itu sudah diperbaiki masing-masing desa. Intinya, untuk tahap I penyaluran bansos di Siak sudah selesai. Kita menunggu tahap II sekitar pertengahan bulan Juli nanti," ujarnya.

Untuk data penerima sembako Covid-19 di Kabupaten Siak tahap I berjumlah 16.850 paket. Sedangkan yang menerima bantuan BLT Pemprov Riau sebanyak 18.034 KK.

"Jadi jumlah 18.034 KK untuk BLT provinsi senilai Rp300 ribu per KK ini rinciannya 16.850 KK dari data Pemkab Siak ditambah Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni 1.184 KK," tutup Wan Idris.(nal)