SELATPANJANG, Riauin.com - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim berharap kinerja aparatur di tahun 2020 ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, indikator kinerja ini dapat dilihat dari seberapa besar ASN ditiap OPD mampu menuntaskan persoalan yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, menurut wabup cara yang paling jitu adalah dengan turun langsung kelapangan untuk melihat dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, agar hal itu dapat berjalan sejak awal tahun 2020 ini wabup mengintruksikan seluruh Kepala OPD beserta jajaran sudah mulai turun kelapangan jangan hanya bisa duduk dibelakang meja sambil menunggu laporan.

"Semua Kepala OPD mulai saat ini turun kelapangan jangan hanya bisa duduk di belakang meja. Karena masih banyak masyarakat kita yang miskin dan kekurangan gizi, kepala OPD harus dapat melihat apa persoalannya dan mampu carikan solusi," ujar wabup dalam pidatonya saat bertindak sebagai Pembina Upacara 17 Hari Bulan, dilingkungan Pemkab Meranti, Jumat (17/1/2020).

Hal itu seiring dengan akan disusunnya program pembangunan tahun 2021, yang dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan hingga Kabupaten. Karena Wabup tak ingin semua program kegiatan yang akan dilaksanakan tak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Seperti diketahui dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya tak jarang pihak desa dan kecamatan harus menelan kekecewaan disebabkan beberapa usulan kegiatan strategis mereka tidak terakomodir oleh OPD, karena OPD lebih mengedepankan keinginan OPD tanpa melakukan sinkronisasi dengan kondisi real di lapangan.

"Bagi desa dan kecamatan lakukan inventarisir program kegiatan mana yang tidak bisa ditangani melalui APBDes segera masukan usulan ke Kabupaten," jelas wabup.

Tak hanya masalah kinerja, dalam pidatonya dihadapan seluruh ASN dan Non ASN dilingkungan Pemkab Meranti Wabup Meranti H. Said Hasyim juga mengomentari berbagai isu yang marak diperbincangkan di Media Sosial.

Seperti adanya Isu Kepala Desa yang mengancam penghentian pelayanan karena dana ADD tidak dapat dicairkan. Menurut Wabup hal itu sangat tidak tepat karena sangat bertentangan dengan sumpah ASN yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi.

"Hendaknya kita lebih mendahulukan kepentingan masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan sumpah kita sebagai ASN," jelas wabup.

Selanjutnya, terkait protes yang dilakukan oleh pejabat karena diberhentikan padahal sudah memasuki masa pensiun, menurut wabup dalam kasus ini harusnya pegawai bersangkutan siap menghadapi itu bukan malah curhat di media sosial. Karena ASN dalam bekerja memiliki limit yang sudah ada aturannya dan menyangkut perpanjangan masa jabatan merupakan hak prerogatif pimpinan dengan mempertimbangkan kinerja dan keahlian khusus dari ASN yang bersangkutan.

"Terimalah dengan baik jangan sampai meributkannya di Media Sosial," saran wabup.

Kemudian Wabup juga mengomentari masalah terjadinya pemberhentian tenaga honorer, menurut Wabup itu sepenuhnya kebijakan OPD berdasarkan evaluasi dan pertimbangan kinerja dan kekuatan anggaran.

Namun untuk keseluruhan saat ini ditegaskan wabup, Pemkab Meranti belum berniat merumahkan pegawai honorernya meskipun beberapa Kabupaten Kota yang mengalami krisis keuangan telah mengambil langkah itu. Satu hal yang diharapkan kepada honorer dapat bekerja dengan baik.

Terakhir seperti yang selalu disampaikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemkab Meranti, wabup mengajak untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah Nusa dan Bangsa. Dengan senantiasa meningkatkan kinerja dan disiplin dalam bekerja.

"Jika kita sudah berniat ingin bekerja maka bekerjalah dengan baik, jujur insha allah akan mendapat ketenangan," paparnya.

Dan yang tak kalah penting selalu melakukan evaluasi diri agar apa yang akan dilakukan kedepan lebih baik dari hari sebelumnya.

"Mudah-mudahan kita dapat merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai menjadi orang yang merugi, hari esok harus lebih baik dari hari ini, hati dan tangan kitalah yang menentukannya," pungkas wabup.

Sekedar informasi dalam Upacara 17 Hari bulan ini juga dikemas dengan acara penyerahan SK CPNS secara simbolis kepada perwakilan 92 orang tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah perbatasan. Penyerahan SK langsung dilakukan oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Asisten III Setdakab Meranti H. Rosdaner dan Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos. (rls)