SELATPANJANG, Riauin.com - Sejak beberapa bulan terakhir seluruh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sama sekali belum menikmati gajinya.

Alokasi dana desa (ADD) yang mereka nantikan belum juga disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana sistem pembayaran gaji kepala desa dan perangkat menjadi satu dengan pencairan alokasi dana desa.

Belum dibayarkannya gaji kades selama empat bulan tersebut, membuat pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi terganggu. Banyak kades yang tidak punya uang operasional untuk melayani masyarakat dan melakukan perjalanan dinas.

Hal itu disampaikan Mahadi selaku ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kepulauan Meranti di hadapan seluruh kepala desa se-kepulauan Meranti di Sekretariat FKKD di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, pada Senin (30/12/2019) siang.

Mahadi mengaku, jika ia mengumpulkan seluruh kepala desa adalah untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan ini.

"Disini kami ingin mencari solusi terhadap masalah honor kepala desa dan perangkat desa yang sampai saat ini belum ada titik terang. Dan kami pun berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis, namun tetap menunggu itikad baik pemerintah daerah," kata Mahadi di hadapan seluruh kepala desa.

Kepala Desa Kedabu Rapat ini semakin gusar ketika mengetahui jika besok sudah tidak ada lagi pencairan yang dilakukan oleh pihak bank.

"Rata-rata empat bulan, dan selebihnya tiga bulan belum disalurkan atau dibayarkan. Saya juga sudah menanyakan ke pihak bank, dan besok itu sudah tidak ada lagi proses pencairan," kata Mahadi.

Mahadi yang juga mengaku sangat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Untuk itu dirinya bersama kepala desa yang lain telah sepakat dan bersedia jika uang operasional mereka tidak dicairkan asalkan kebutuhan gaji mereka disalurkan.

"Ini menyangkut hajat hidup kami sebagai kepala desa. Kami paham dengan kondisi keuangan daerah saat ini, maka untuk itu kami rela uang operasional seperti untuk perjalanan dinas tidak dikeluarkan dan biar saja hangus, asalkan gaji kami dicairkan," kata Mahadi.

Mahadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan jika sudah berkoordinasi dengan bupati Kepulauan Meranti. Disana dia mendapatkan petunjuk untuk merekap seluruh data gaji di setiap desa.

"Kami sudah merekap seluruh data yang belum dibayarkan, hasilnya sebanyak Rp10 miliar lebih untuk gaji saja, dan jumlah itu belum termasuk dana operasional," ujarnya.

Dikatakan pihaknya juga sudah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan DPMD pun sudah mengajukan usulan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.

Dirincikan, ADD setiap desa yang belum dibayarkan sebanyak 35 persen dari total keseluruhan yakni berkisar Rp230- Rp250 juta, dan didalamnya terdapat gaji kepala desa dan perangkat desa rata-rata mencapai Rp130 juta

"Selain kepala desa, gaji yang belum dibayarkan mencakup aparat desa seperti Sekdes, BPD, kepala dusun, ketua RT/RW, dan Linmas," ujarnya.

Jika dalam waktu dekat gaji para kepala desa dan perangkat belum juga dibayarkan, maka seluruh kepala desa akan mengambil tindakan selanjutnya bahkan mengancam akan menghentikan sementara operasional kantor seluruh desa.

"Kalau belum bisa dibayarkan bisa tunda bayar, tapi ini belum ada jawaban sama sekali. Jika belum ada tanda-tandanya kami akan melakukan rapat bersama dan bisa saja mengambil keputusan untuk menutup kantor dan menghentikan sementara layanan kantor," ujarnya.

Sementara itu, upaya dari Polres Kepulauan Meranti yakni menjembatani apa yang menjadi aspirasi dari masing-masing kades lewat forum tersebut. Pihaknya juga telah menerima aspirasi yang menjadi tanggungjawab kades tersebut yakni terkait honor dan sebagainya.

"Kita dari pihak keamanan menjembatani mengamankan supaya jangan sampai ada hal-hal yang bersipat bisa menimbulkan gangguan kamtibmas tapi semuanya tetap kembali pada kades," ujar Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIk MH, didampingi Kasat Intelkam, AKP Syaiful dan Kasat Reskrim, AKP Ario Damar SH SIk, usai pertemuan dengan para kades tersebut.

Kapolres juga mengajak para kades agar jangan sampai sebagai perangkat desa menutup kantor dan tidak melakukan kegiatannya.

"Saya mengajak kades sebagai pelayan masyarakat dan seharusnya para kades pada saat jam bekerja mereka harus bekerja," ajaknya.

Ia juga berharap sama-sama punya peran serta menjaga kamtibmas diakhir tahun ini bagaimana bisa menciptakan situasi di masing-masing desa ini kondusif, tertib, tidak ada gejolak, apalagi kades sebagai tokoh atau perangkat yang dipercayai masyarakat desanya.(int/nol)