Jakarta, Riauin.com -- Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara terkait tuntutan petani yang berdemonstrasi di depan Istana Negara sekaligus memperingati Hari Tani Nasional.

Dewi menyebut Jokowi sama sekali tidak tahu soal tak ada satu sentimeter lahan dari program Reforma Agraria yang telah dibagikan kepada petani. Padahal saat program digaungkan lima tahun lalu, pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan 9 juta hektare lahan bagi para petani.

"Kita sampaikan Reforma Agraria itu macet. Janji itu macet. Hasilnya adalah nol hektare yang sampai ke masyarakat. Tidak ada. Beliau tadi kaget masih nol hektare padalah sudah lima tahun berjalan," kata Dewi di Silang Monas seberang Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9) usai bertemu dengan Jokowi.

Saat mendengar itu, Jokowi yang didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko itu pun langsung menelepon Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Jokowi, kata Dewi, langsung menanyakan perihal tak ada satu sentimeter pun lahan yang telah didistribusikan dari total 9 juta hektare itu. Selama percakapan Jokowi tampak berulang kali mengernyitkan dahi.

Selama percakapan telpon antara Jokowi dan Siti Nurbaya berlangsung, Dewi mengaku sempat mencuri dengar lantaran Jokowi memang menelpon langsung di hadapan mereka.

Siti dalam telepon itu memang mengkui belum ada lahan yang mereka distribusikan. Selama ini semuanya masih dalam proses.

"Via telepon langsung. [Jokowi tanya] Betul enggak kata petani 4,1 juta hektare dari 9 juta selama lima tahun cuma nol hektare. Beneran kosong. Dari respons-respons Pak Jokowi beliau kaget dan benar itu kan baru SK SK saja yang diurus," kata Dewi.

Dari percakapan telepon itu pun Jokowi mengakui memang hingga saat ini belum ada sejengkal tanah pun yang tekah didistribusikan kepada petani. Dewi pun meminta agar soal Reforma Agraria ini tak lagi dipegang kendalinya oleh kementerian di bawah presiden.

Dewi pun secara terang-terangan menyampaikam bahwa Kementerian yang dipercaya mengurusi hal ini justru tak kompeten dan sama sekali tak menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana mestinya.

"Terbukti bahwa menko perekonomian tidak bisa secara efektif mengkoordinasikan kementrian-kementerian terkait. Apakah itu menteri agraria tata ruang, kehutanan, menteri desa dan seterusnya," kata dia.

"Nah kami tadi mengusulkan badan pelaksana reforma agraria itu harus langsung dipimpin oleh presiden gak bisa lagi sama selevel menteri," katanya. "Pak Jokowi setuju bahwa ini memang harus saya yang ambil alih."(int/nol)