PEKANBARU - Serikat Perusahaan Pers (SPS) bekerja sama dengan Dewan Pers gelar rapat koordinasi dan sinkronisasi verifikasi media di Riau. Dalam pertemuan ini, banyak diulas terkait keberadaan media abal-abal yang tidak memperhatikan dari aturan pers itu sendiri.

Kegiatan yang digelar di Pauh Janggi Gedung Daerah ini dihadiri Ketua Harian SPS yang juga Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, Ketua SPS Riau Zulmansyah Sekedang serta sejumlah awak media yang tergabung dalam beberapa organisasi pers di Riau.‎

"Maraknya media abal-abal yang tujuannya tidak lain karena kepentingan tertentu. Banyak tidak memperhatikan etika pers, bagaimana membuat berita sebagaimana diatur dalam ketentuan pers itu sendiri," kata Ahmad Djauhar, Kamis (9/3/17).

Karena itu diharapkan salah satu jurus SPS dan Dewan Pers sendiri untuk menangkal keberadaan pers abal-abal tersebut melalui verifikasi media. Karena itu diharapkan melalui verfikasi media yang sedang dilakukan Dewan Pers ini akan tersaring media yang benar menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan pers itu sendiri.

Sayangnya, Ahmad Djauhari mengakui keterbatasan Dewan Pers, yang tak mungkin menertibkan media abal-abal yang tak lulus verifikasi dan tetap bergentayangan.

"Kalau yang tak terverifikasi, kita tak memiliki kewenangan untuk menertibkan. Tetapi biarlah masyarakat yang menghakimi. Inikan soal kepercayaan, yang tak dipercaya tentu akan mati dengan sendirinya," ujarnya.

Sementara Gubernur Riau diwakili Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harofie menyatakan dukungannya kepada SPS yang menyatakan niatnya untuk berbenah. Salah satunya dalam bentuk verifikasi media yang saat ini maulai dilakukan.

Menurut Ahmad Syah, bagi pemerintah hal ini tentu saja bukan untuk menghambat laju pertumbuhan industri pers itu sendiri. Tetapi lebih pada peningkatan kualitas medianya yang taat dengan etika pers.

"Dewan pers harus cepat berbenah. Walau pun saat ini dewan pers telah melakukan kerja sama dengan organisasi induk pers dengan melakukan verifikasi media. Hal ini tentu saja ukan untuk menghambat lajunya pertumbuhan perushaan pers. Tetapi lebih pada melakukan pembenahan-pembenahan," paparnya. (rtc)