Jakarta - Biasanya mobil dinas pemerintah atau pejabat ditandai dengan pelat warna merah. Kadang ada yang curang, pelat diganti hitam saat mobil digunakan kepentingan pribadi. Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, hal itu kemungkinan tidak terjadi. Mengapa?

Mobil dinas di Wakatobi diberi label khusus. Ada logo dan tulisan dinas atau bagian di bodi mobil. Di bawahnya dilabeli tulisan 'MOBIL INI DIBELI DARI HASIL PAJAK RAKYAT'. Jadi, mobil tersebut pasti jadi sorotan dan diawasi banyak orang.

"Untuk transparansi, efisiensi, dan meminimalisir kesalahan penggunaan," kata Kabag Protokoler dan Komunikasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Wakatobi, La Ode Ifi, soal maksud pelabelan mobil dinas, Rabu (8/3/2017).

Pelabelan dilakukan sejak Januari 2017 lalu. Prosesnya masih berlangsung sampai sekarang.

"Sudah 95 persen," jelas La Ode Ifi.

Pelabelan dilakukan untuk semua mobil pemerintah. Mulai dari dinas sampai pejabat. Bahkan mobil dinas Bupati Arhawi, Toyota Fortuner, juga ikut dilabeli.

Kebijakan itu relatif efektif mendata aset Pemkab. La Ode Ifi mencontohkan, ada mobil di kantor penghubung (kantor pemerintah daerah di daerah lain) yang sebelumnya dikira mobil pribadi, ternyata mobil dinas. Kemudian mobil tersebut pun langsung dilabeli.

Adakah protes dari PNS atau pejabat terhadap kebijakan ini? "Sejauh ini tidak ada. Mereka menerima," tutup La Ode Ifi.

PNS atau pejabat di Wakatobi kini tak bisa main-main dengan mobil dinas. Label khusus membuat mobil terpantau keberadaannya. Apakah di daerah Anda ada kebijakan serupa? Atau PNS dan pejabat masih suka-suka menggunakan mobil dinas yang jelas-jelas 'dibeli dari hasil pajak rakyat'?.  (dtc)