PEKANBARU, Riauin.com - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH, menyayangkan minimnya anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru yang diusulkan dalam RAPBD 2020. Padahal, dalam beberapa kali pertemuan Pemko Pekanbaru menyatakan akan serius menyelesaikan persoalan banjir. Namun komitmen tersebut tidak diterjemahkan dalam penganggaran tahun depan.

"Anggaran untuk PUPR di tahun 2020 ini turun dari Rp257 miliar jadi Rp182 miliar. Dengan anggaran ini sudah dapat dipastikan kegiatan-kegiatan prioritas untuk kepentingan isu-isu 2019 tidak terakomodir," kata Roni Amriel usai menggelar hearing dengan Dinas PUPR Pemko Pekanbaru, Kamis (25/7/2019).

Disebutkannya, seperti banjir besar yang tempo hari sempat memakan korban jiwa, anggaran untuk penanganan banjir itu hanya diterjemahkan dalam KUA KPPS, Rp 2,2 miliar plus operasi pemeliharaan.

Menurut politisi partai Golkar ini, dengan anggaran penanganan banjir hanya Rp2,2 miliar ini dipastikan pada tahun 2020 Pekanbaru belum bisa menuntaskan persoalan banjir.

"Sementara kepala daerah kemarin kan menginginkan 2020 diterjemahkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah banjir, tuntas," kata Roni.

Untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu dekat ini, sebut Roni, bisa dilakukan dengan menginventarisir berapa titik genangan dan banjir di kota Pekanbaru, lalu dituangkan dalam anggaran untuk dilakukan penanganan. Baik dengan cara pembangunan drainase dan lain sebagainya. Namun persoalan banjir dengan cara ini belum akan maksimal, karena butuh master plan yang jelas.

"Tentunya dengan membuat master plan banjir menganggarkan master plan banjir di Anggaran Perubahan 2019, misalnya, supaya direalisasikan nanti di tahun anggaran berikutnya. Kalau perlu kita usulkan buat Pansus membicarakan masalah perencanaan master plan banjir termasuk realisasi kegiatan anggaran untuk banjir ini," kata Roni serius.

Untuk master plan banjir ini, lanjut Roni, bisa dilakukan penganggaran nantinya apakah multiyears atau tunggal saja setiap tahun dikerjakan. "Tapi harus sudah disepakati berdasarkan master plan banjir. Misalnya dibutuhkan anggaran senilai Rp500 miliar untuk menyelesaikan banjir kota Pekanbaru, nah kan ada tanggung jawab pusat, provinsi dan kabupaten kota yang interland dengan Kota Pekanbaru, seperti Kampar, Siak, Pelalawan. Itu didudukkan juga sehingga adalah political will dari pemerintah kota ini untuk menyelesaikan banjir," tegasnya.

Selain itu, lanjut Roni, masalah yang mendasar atas pengurangan anggaran untuk Dinas PUPR ini, juga berkaitan masalah jalan. Menurut data dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang diperoleh Roni Amriel, banyak jalan di kota Pekanbaru yang rusak, berlubang, sebagiannya lagi membutuhkan pengaspalan ulang.

"Belum lagi jalan-jalan baru, jalan-jalan akses, jalan-jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mengurai kemacetan butuh jalan alternatif," jelasnya.

Dilanjutkannya, karena kota Pekanbaru ini berkembang pesat, kendaraan-kendaraan baik mobil, sepeda motor tumbuh setiap harinya. "Anggarannya juga tidak signifikan untuk melayani ini, tidak ada yang cukup untuk itu. Sehingga dapat dipastikan problem-problem jalan berlubang, pengaspalan ulang, itu tidak bisa ditangani di APBD 2020," ungkap Roni.

Pihaknya ingin ada maping tentang kondisi jalan dan jembatan di kota Pekanbaru, jembatan di Pekanbaru jumlahnya 80. Nah dari 80 ini perlu pemeliharaan, kemudian pasti ada kebutuhan jembatan lagi.

Roni sangat prihatin dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, karena sangat jauh dari apa yang dicita-citakan pemerintah untuk penyelesaian berbagai problem selama ini. Baik msalah banjir, jalan rusak dan berkaitan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

"Ini yang akan kita laporkan ke Badan Anggaran nanti, supaya memangkas OPD yang seremonial, kegiatannya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, ditarik angarannya ke yang urusan wajib," cakapnya.(int/nol)