PEKANBARU, Riauin.com - Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Periode 2019-2022 resmi dikukuhkan Gubernur Riau, Syamsuar, Kamis (11/7/2019) di Balai Serindit Jalan Diponegoro Pekanbaru. Selain FPK, dilakukan juga pengukuhan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Riau.

Gubernur Riau dalam sambutannya mengatakan kehadiran FPK dan FKDM dirasakan sangat penting dan strategis.

"Kehadiran FPK dan FKDM ini dapat menjadi mitra kerja yang harmonis bagi Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu kami berharap FPK dan FKDM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku," ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan bangsa Indonesia ke depannya akan tetap dihadapkan dengan tantangan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa diharapkan dapat ikut berkontribusi secara aktif mempertahankan keutuhan NKRI dengan memperkuat integritas bangsa dan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi stabilitas nasional.

"Untuk itu saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap berbagai potensi timbulnya permasalahan. Tetap jaga kerukunan sehingga pembangunan yang sedang kita laksanakan akan tetap dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Riau Fachri Yasin, dalam sambutannya mengatakan pengukuhan FPK dilandasi dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/766/V/2019 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau.

"Sesuai dengan keputusan Gubernur Riau, FPK memiliki 4 tugas, yakni menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan juga merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan," ujar Fachri Yasin.

Ia menyampaikan empat tugas pokok ini diyakini bisa optimal dilaksanakan apalagi dukungan dan dorongan penuh serta kerjasama yang baik dengan ditetapkannya Wakil Gubernur Riau sebagai Ketua Dewan Pembina dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai Sekretaris sekaligus adanya dewan penasehat.

"Kami berharap peranan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tercipta secara seiring melalui komunikasi yang baik dan lancar melalui berbagai pertemuan formal dan informal," harapnya.

Selain itu, mengenai apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau tentang kehadiran FPK bisa menjadi mitra kerja yang harmonis sangat disambut baik.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, tentu kami siap menjadi mitra kerjasama yang baik bagi Pemerintahan Riau dibawah pimpinan Gubernur Syamsuar. Kami akan mengambil peran aktif untuk ikut bersama membangun Provinsi Riau," pungkasnya. (int/nol)