PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membentuk tim terpadu dan melakukan pemetaan terhadap daerah yang dianggap sebagai titik rawan peredaran narkoba.

Hal ini dilakukan karena Provinsi Riau menempati peringkat ke lima dari 10 besar daerah dengan peredaran narkoba tertinggi di Indonesia.

"Peredaran narkoba Riau ini sekarang jadi perhatian pusat. Karena perlu tim terpadu yang melibatkan seluruh eleman masyarakat untuk mencegah peredaran narkoba," kata Syamsuar kepada wartawan, Jumat (28/6/2019).

Selama ini menurutnya urusan narkoba hanya diurus oleh BNN, Polda. Ke depan pemerintah daerah, dharma wanita, anak-anak remaja semua akan dilibatkan untuk mencegah peredaran narkoba tersebut di Bumi Lancang Kuning.

"Saya juga minta bantuan pak ustaz, karena Riau sekarang masuk sepuluh besar di Indonesia soal peredaran narkoba, nomor lima sekarang Riau ini. Kalau nomor lima musabaqah bagus, ini nomor lima dalam urusan narkoba," ujarnya.

Lembaga pemasyarakatan dimana-mana sekarang paling besar penghuninya itu karena tersangkut masalah narkoba. Jadi pintu masuknya ini itu dari daerah-daerah pesisir, Dumai, Bengkalis, siak, Meranti, Rohil, Selat Panjang, ini daerah masuk narkoba semua," paparnya.

Untuk itu, Syamsuar akan segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota se-Riau, dan berlanjut hingga ke tingkat desa. Dalam rapat itu akan dibahas bagaimana menangani narkoba.

"Nanti kita bicarakan apa yang akan kita dibuat tim terpadu. Nanti kita akan latih ibu-ibu misalnya buat kerajinan, sehinga dia bisa diberdayakan.

"Saya yakin kalau ada kerjasama dengan masyarakat tak akan terjadi peredaran narkoba ini, kita bisa langsung tangkap dia (pengedar), ini terjadi karena masyarakat juga cari makan di situ (bisnis narkoba. Kalau ini tak kita tangani dengan cepat, maka ini akan menjadi bahaya bagi anak-anak Riau ke depan," tukasnya.(int/nol)