Jakarta, Riauin.com -- Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan keluh kesah seputar pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 kepada perwakilan kedutaan dan media massa asing di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (6/5) malam.

Dalam salah satu penggalan ucapannya pada acara yang tak boleh diliput media massa lokal itu, Prabowo menyatakan dirinya tak akan menerima hasil pemilu 2019 karena massifnya kecurangan.

Prabowo menceritakan saat Pilpres 2014, di mana ia yang semula menyatakan dirinya menang lalu dengan legawa datang ke pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI 2014-2019.

"Kali ini saya tidak akan menerima," kata Prabowo seperti dikutip dari The Strait Times, Selasa (7/5).

Pada Pilpres 2014 lalu di mana ia juga bertarung dengan Joko Widodo, Prabowo mengaku sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya menerima.

"Namun demi kebaikan negara, saya memilih berprasangka baik. Saya datang ke acara pelantikan, saya menyelamatinya (Jokowi), demi kebaikan rakyat, demi kebaikan demokrasi, saya ingin menerima kekalahan dengan hati bersih," kata Prabowo.

Namun pada Pemilu 2019 ini, kata Prabowo, pelanggaran begitu banyak. Karena itu mustahil baginya untuk menerima hasil pemilu yang dinilainya curang.

"Saya tidak akan menerima pemilu curang," ujarnya.

Prabowo pun lalu menyinggung sejumlah hal yang menurut ia dan timnya adalah kecurangan yang dilakukan kubu petahana, Paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Dari mulai 6,7 juta pemilih di setidaknya 73 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak mendapatkan undangan untuk memilih, penyimpangan dalam Daftar Pemilih Tetap, kesulitan kubunya mendapat izin kampanye, mobilisasi instrumen negara termasuk Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung Jokowi, dan memperalat BUMN untuk membiayai kampanye.

Terkini, kubu Prabowo pun mengkritik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kerap didapatkan temuan salah memasukkan data sehingga tak sinkron.

Atas dasar itu semua, Prabowo mendesak agar dilakukan audit tim independen untuk mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang kini sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara.

"Apa yang kami minta adalah sebuah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan ini. Kami menginginkan audit IT (Teknologi Informasi). Sesederhana itu. Semua entri yang salah dimasukkan juga harus diperbaiki. Itulah semua yang kami minta," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, mudah saja bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu itu untuk memverifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam sistem itu sebelum pengumuman final pemilu yang dijadwalkan pada 22 Mei mendatang. Saat ini, KPU sedang melakukan rekapitulasi secara nasional. Sebelumnya, usai hari pemungutan suara pada 17 April lalu lembaga-lembaga survei yang terdaftar mencatat suara Jokowi-Ma'ruf masih unggul atas Prabowo-Sandi.

"Sangat mudah jika mereka serius, kita memiliki banyak pakar. Kita juga bisa mendapatkan pakar dari luar. Hanya untuk mendapatkan sebuah audit IT yang rasional," tegas Prabowo.

Menjawab soal wacana 'People Power' yang dilontarkan Ketua Dewan Pengarah BPN, Amien Rais, Prabowo mengatakan dirinya tak bermaksud mendorong rakyat untuk turun ke jalan. Namun ia juga pesimistis terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Terserah rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan mengatakan ini atau itu. Saya tidak akan menyuruh orang-orang ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu [karena dicurangi]. Karena, anda bisa lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing-kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima," ujar Prabowo di hadapan tamu-tamunya.

Terkait pertemuan dengan sejumlah perwakilan kedutaan dan media asing yang dilakukan di Kertanegara IV semalam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno melempar siaran pers untuk konsumsi media massa lokal.

Dari keterangan tertulis yang diterima, Prabowo mengaku dirinya memang sengaja ingin menyampaikan kepada komunitas media asing dan kedutaan asing terkait pandangannya selama Pemilu 2019.

Media lokal yang ingin masuk pun dilarang. Dari pantauan wartawan media lokal yang hadir hanya diperbolehkan menunggu di luar pagar rumah Prabowo.

Sejumlah media asing yang mendatangi kediaman Prabowo itu di antaranya adalah Aljazeera, ABC, Anadolu, dan BBC. Tampak pula perwakilan dari media berbahasa Inggris yang berbasis di Jakarta, Independent Observer.

Diakui Prabowo, dirinya memang sengaja ingin menjelaskan kepada warga dunia melalui media asing bahwa pihaknya telah mengalami aksi kecurangan secara terbuka, yang menurutnya telah melenceng dari norma demokrasi.

"Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi," kata dia.

Tak hanya itu, dia juga mengaku bahwa pihaknya memiliki sejumlah ahli yang akan memberikan paparan teknis terkait temuan kecurangan ini.

Prabowo juga menyebut ada pihak yang ingin merusak sistem demokrasi di Indonesia dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

"Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, inilah yang terjadi di Indonesia. Keinginan 267 juta penduduk Indonesia sedang dilanggar dan dipisahkan," kata Ketua Umum Partai Gerindra dalam siaran pers usai pertemuan.(int/nol)