SELATPANJANG, Riauin.com - Bupati Kepulauan Meranti mengatakan saat ini taraf pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti paling rendah di Provinsi Riau.

Hal ini disebabkan banyaknya warga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, angka itu didominasi oleh suku terasing yang mendiami wilayah rawa dan di pesisir pantai di Kepulauan Meranti.

"Pendidikan kita paling rendah di Riau. Hal ini didominasi oleh suku terasing yang mencapai 32 ribu jiwa. Mereka mendiami pelosok sehingga jarak susah ditempuh dan hal ini uang menyebabkan tidak termotivasi untuk bersekolah," kata Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir.

Menurut Irwan, jika dibangun sarana dan prasarana belajar hal itu tidak akan efektif, mengingat banyak hal yang perlu diperhatikan.

"Jika dibangun sekolah itu tidak akan efektif dan mubazir, di mana guru susah untuk menuju lokasi dan mereka juga hidup berkelompok. Yang perlu kita lakukan adalah membangun akses untuk membuka isolasi sehingga mereka gampang menuju sekolah," ungkap Irwan.

Apa yang ingin dilakukan Bupati itu, seiring dengan akselerasi capaian pembangunan infrastuktur dan peningkatan pembangunan manusia. Dengan begitu maka pengentasan kemiskinan akan mudah dilakukan.

"Meningkatkan pembangunan infrastuktur dan pembangunan manusia adalah cara kita untuk fokus menurunkan angka kemiskinan," kata Bupati.

Menurut Irwan, sebaran angka kemiskinan berada pada suku terasing. Untuk itu Bupati dua periode itu enggan untuk membangun kantor sebagai fasilitas pelayanan publik. Menurutnya pengentasan kemiskinan lebih penting daripada membangun kantor yang megah.

"Membangun gedung mewah bukan suatu hal yang kita harapkan, anggaran yang ada masih diperuntukan bagi saudara kita yang belum beruntung," ujar Irwan.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan mengatakan pembangunan infrastuktur sebagai sarana penunjang perlu dilakukan untuk mendukung visi dan misi Bupati.

"Apa yang menjadi keinginan Bupati menjelang berakhir masa tugasnya adalah sesuatu hal yang perlu didukung. Paling tidak ada pembangunan monumental untuk mendukung visi misi, terutama pelabuhan dan jembatan, ini yang perlu diperhatikan. Untuk itu OPD terkait harus selaras dalam menyepakati hal ini," ungkapnya. (int/nol)