Dikatakan Koordinator Fitra Riau, Usman, Rabu (12/10/2016), pembelian mobil dinas untuk para pejabat yang diajukan dalam APBD Perubahan 2016 tersebut dinilai tidak wajar.
Karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat yang sangat sulit saat ini.
"Pembelian mobil dinas ini saya rasa belum terlalu urgent, dimana mobil dinas yang lama masih cukup layak untuk digunakan. Disamping itu mobil dinas yang diapakai oleh mantan pejabat sampai saat ini belum ada dilakukan penarikan," ujar Usman.
Usman menjelaskan, sebaiknya anggaran pembelian mobil dinas itu dialihkan ke hal yang lebih penting lagi, sebagai contoh, anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat ini yang berjumlah Rp1,8 milyar dirasa sangat minim.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Riau Komisi A, Edy Muhamad Yatim sangat mendukung protes yang disampaikan oleh Fitra Riau.
"Usulan penganggaran mobil dinas di APBD Perubahan 2016 itu sudah ditolak dewan. Kita sarankan agar rencana pembelian mobil dinas masuk dalam APBD murni tahun 2017 mendatang," kata Edy Yatim. Menanggapi statmen dari anggota DPRD Riau dari Komisi A tersebut, Fitra Riau akan tetap berjuang untuk menggagalkannya. "Bila perlu kita akan mengajukan judicial review terhadap APBD tersebut," tegas Usman. (red)