RIAUIN.COM — DPRD Riau mengusulkan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak langsung dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan penuh dalam APBD. Skema penganggaran secara bertahap dinilai perlu disiapkan untuk menjaga ruang fiskal daerah, terutama jika target pendapatan yang ditetapkan tidak tercapai.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan kemampuan anggaran daerah yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara belanja aparatur dan kebutuhan pembangunan. Anggota Banggar sekaligus Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, menilai jangan sampai kebutuhan TPP justru mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"TPP mungkin tidak kita anggarkan sebanyak 12 bulan. Kita tangguhkan pembahasannya sekitar lima bulan atau berapa, supaya kalau target tidak tercapai, jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena program-program pembangunan dibekukan," ujar Edi Basri, Kamis (17/9/2026).
Menurut politisi Gerindra tersebut, pemberian TPP tetap menjadi bagian dari dukungan terhadap kinerja ASN. Namun, pengalokasiannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan realisasi pendapatan.
"Sepanjang APBD kita mampu untuk itu, tentu kita dukung. Makanya saya sempat berpikir bagaimana supaya nantinya target Rp10 triliun ini tercapai," katanya.
Target pendapatan daerah yang cukup besar, menurut Edi, membutuhkan perencanaan anggaran yang realistis. Karena itu, pengalokasian belanja yang bersifat rutin perlu mempertimbangkan kemampuan pendapatan agar tidak menekan ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.
Skema bertahap untuk TPP dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan secara berkala. Besaran dukungan terhadap TPP selanjutnya dapat disesuaikan dengan perkembangan kemampuan APBD dan pencapaian target pendapatan.
"Namanya juga penghasilan pendapatan tambahan, tetapi tergantung kepada kemampuan daerah," ujarnya.
Di sisi lain, dukungan anggaran terhadap ASN tetap diperlukan sebagai bagian dari penghargaan terhadap kinerja aparatur. Namun, komponen belanja tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser prioritas pembangunan daerah.
Anggaran yang disiapkan juga harus memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas, termasuk keterkaitannya dengan kinerja ASN. Dukungan terhadap aparatur, lanjut Edi, semestinya berjalan seiring dengan kemampuan daerah dalam memenuhi target pendapatan.
"Yang harus dipertanggungjawabkan adalah anggaran yang harus menjadi dukungan terhadap kinerja mereka," katanya.
Bagi DPRD Riau, pencapaian target pendapatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Jika pendapatan terealisasi sesuai target, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan TPP akan semakin terbuka.
Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan berada di bawah target, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan pengeluaran tanpa langsung mengganggu program pembangunan. Skema tersebut dinilai dapat menjadi langkah antisipasi agar tekanan fiskal tidak sepenuhnya dibebankan kepada belanja yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Pembahasan TPP ASN akhirnya tidak hanya berkaitan dengan tambahan penghasilan bagi aparatur, tetapi juga menyangkut bagaimana APBD dikelola secara berimbang. DPRD Riau mendorong agar kebutuhan belanja aparatur tetap terpenuhi, namun keberlanjutan pembangunan daerah tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan anggaran. -vie