RIAUIN.COM - Lonjakan harga emas perhiasan hingga biaya pendidikan tinggi mendorong inflasi tahunan di Provinsi Riau mencapai 3,82 persen pada Juli 2026. Meski demikian, pergerakan harga kebutuhan masyarakat secara bulanan justru menunjukkan tren penurunan atau mengalami deflasi tipis sebesar 0,08 persen.
Berdasarkan data Berita Resmi Statistik yang dirilis di Pekanbaru, Senin (3/8/2026), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Riau kini bertengger di angka 113,19.
Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau Fitri Hariyanti menyampaikan bahwa dari 11 kelompok pengeluaran, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat lonjakan harga paling signifikan.
"Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 10,16 persen, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5 persen, serta biaya pendidikan yang naik 4,45 persen," kata Fitri dalam pemaparannya bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Riau Supriyadi di Pekanbaru.
Secara spasial, Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan laju inflasi tahunan tertinggi di Riau, yakni menyentuh angka 3,97 persen dengan IHK 112,76. Sebaliknya, wilayah dengan tekanan inflasi paling rendah berada di Kabupaten Kampar yang tercatat sebesar 3,51 persen.
Fitri merinci, komoditas utama yang menjadi motor penggerak laju inflasi di Riau meliputi emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar minyak jenis bensin, serta uang kuliah di perguruan tinggi. Di luar itu, komponen lain seperti biaya perawatan kendaraan, minyak goreng, dan tarif rumah sakit turut memberi andil terhadap kenaikan IHK.
"Emas perhiasan mencatatkan andil terbesar terhadap inflasi di Riau, disusul oleh komoditas pangan seperti cabai merah dan bahan bakar," ujar Fitri menambahkan.
Di sisi lain, melandainya harga pangan pada Juli 2026 menjadi pembalik arah indeks bulanan Riau hingga mengalami deflasi 0,08 persen. Komoditas penyumbang utama deflasi bulanan ini di antaranya bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, serta penyesuaian tarif angkutan udara.
Menanggapi dinamika harga tersebut, Kepala Diskominfotik Riau Supriyadi menegaskan bahwa capaian angka statistik ini bakal dijadikan landasan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan intervensi pasar.
"Data BPS ini sangat mendasar bagi kami dalam mengeksekusi kebijakan pengendalian harga. Pemerintah provinsi bersama BPS terus memperkuat koordinasi agar daya beli masyarakat Riau tetap terjaga di tengah lonjakan sejumlah komoditas utama," kata Supriyadi. (Bil)