RIAUIN.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan sejumlah aspirasi terkait layanan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, terutama persoalan keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau. Penambahan ruang kelas, pembangunan sekolah baru hingga evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Riau, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat setelah pengumuman hasil SPMB 2026. DPRD Bengkalis ingin memperoleh penjelasan sekaligus mencari solusi bersama Pemerintah Provinsi Riau agar persoalan yang terus berulang setiap tahun dapat segera diatasi.
Rombongan Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan dan disambut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Riau Faizal Ahmadin beserta jajaran.
Dalam diskusi itu terungkap bahwa persoalan daya tampung SMA Negeri di Mandau telah menjadi isu strategis yang membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Jumlah lulusan SMP yang terus meningkat dinilai belum sebanding dengan kapasitas SMA Negeri yang tersedia.
Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan mengatakan minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sangat tinggi. Namun keterbatasan kuota membuat banyak calon siswa gagal diterima meski telah mengikuti seleksi melalui jalur afirmasi maupun prestasi.
Menurutnya, tingginya nilai batas seleksi juga menjadi kendala bagi banyak siswa untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Karena itu, DPRD kembali mendorong penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru sebagai solusi jangka panjang.
"Melalui pertemuan ini kami berharap ada solusi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kami juga sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan ruang kelas baru maupun sekolah baru sebagai solusi permanen," ujarnya.
Anggota Komisi IV Rahmad SI Kom turut menyoroti keterbatasan daya tampung di SMK Negeri. Menurutnya, minat masyarakat terhadap SMK terus meningkat karena lulusan sekolah kejuruan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk langsung memasuki dunia kerja.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin mengetahui langkah konkret Pemerintah Provinsi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMK yang setiap tahun semakin diminati masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ir H Samsu Dalimunthe mengusulkan agar sistem penerimaan murid lebih mengedepankan aspek domisili. Menurutnya, banyak calon siswa tidak diterima di sekolah yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal mereka sehingga harus berulang kali mengubah pilihan sekolah.
Dia juga mempertanyakan kelanjutan usulan pembangunan sekolah baru yang selama ini telah diajukan. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah usulan tersebut cukup diproses di tingkat provinsi atau harus diteruskan ke pemerintah pusat.
Hj Nurhasanah Lc menilai persoalan SPMB di Kecamatan Mandau selalu berulang setiap tahun. SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau terus menjadi sekolah favorit sehingga jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang tersedia.
Menurutnya, banyak orang tua enggan memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jaraknya terlalu jauh dari tempat tinggal. Kondisi itu menunjukkan perlunya solusi nyata agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Syaiful Ardi SH mengusulkan pemanfaatan aset pemerintah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Bangunan bekas sekolah dasar yang sudah tidak digunakan dinilai dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas jauh atau lokasi pembelajaran sementara.
"Kami berharap aset yang sudah ada dapat dimanfaatkan sehingga persoalan kekurangan ruang belajar dapat segera teratasi," ujarnya.
Anggota Komisi IV Ahmad Husein mengungkapkan berbagai aspirasi terkait pendidikan di Kabupaten Bengkalis telah berulang kali disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Namun hingga kini, sebagian besar persoalan yang dikeluhkan masyarakat belum terealisasi.
Dia juga menyoroti minimnya tenaga pendidik di SMAN 3 Bukit Batu yang menurutnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar dan kualitas pendidikan.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa SMAN 3 Bukit Batu mengalami kekurangan guru. Persoalan ini sudah berlangsung lama dan sampai hari ini belum juga ada penyelesaiannya," kata Ahmad Husein.
Ahmad berharap Pemerintah Provinsi Riau segera memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut agar hak siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak dapat terpenuhi.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Riau Faizal Ahmadin menjelaskan salah satu kendala pengembangan SMA Negeri 8 Mandau adalah kondisi lahan sekolah yang terbelah oleh pembangunan jalan. Kondisi tersebut membuat rencana pengembangan fasilitas pendidikan belum dapat dilakukan secara optimal.
Meski demikian, kata Faizal, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mencari solusi melalui optimalisasi sarana yang ada sekaligus menyusun rencana pengembangan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hasil konsultasi tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian dan rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis. Rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sehingga layanan pendidikan menengah di Kabupaten Bengkalis semakin merata dan berkualitas. -inf