RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru memilih jalur diplomasi anggaran ke pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Langkah ini diambil agar pembenahan fasilitas sekolah tidak membebani kas daerah yang kini sedang diprioritaskan untuk program jaminan sosial pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa proposal pengajuan bantuan telah dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Fasilitas yang dibidik melalui program revitalisasi ini mencakup puluhan sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.
Menurut Alek Kurniawan, pemerintah kota sengaja membagi fokus pendanaan. Anggaran pusat dari kementerian akan diarahkan khusus untuk pembangunan fisik berskala besar, seperti penambahan ruang kelas baru ataupun perbaikan total gedung sekolah yang rusak.
Sementara itu, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru akan dialokasikan penuh untuk program intervensi langsung bagi siswa. Kebijakan ini diambil karena pemeliharaan fisik sekolah membutuhkan biaya yang sangat besar, yang jika dipaksakan menggunakan kas daerah, akan mengorbankan program bantuan sosial lainnya.
Saat ini, belanja pendidikan di daerah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar personal para siswa dari keluarga prasejahtera. Pemerintah kota memilih memprioritaskan pembagian perlengkapan sekolah gratis, seperti seragam, tas, hingga sepatu.
Alek Kurniawan menambahkan, skema pembagian porsi anggaran ini merupakan strategi dari Wali Kota Agung Nugroho agar peningkatan mutu pendidikan berjalan seimbang antara aspek infrastruktur dan aspek kesejahteraan siswa. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu tim dari kementerian turun ke lapangan untuk memverifikasi serta menentukan titik-titik sekolah yang akan menerima bantuan fisik tersebut. (Bil)