RIAUIN.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Provinsi Riau mencatatkan kinerja positif pada awal tahun 2026. Hingga 10 Februari 2026, pendapatan daerah tumbuh signifikan sebesar 62,70 persen secara tahunan, yang memicu terjadinya surplus anggaran sebesar Rp 1.238,73 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati dalam keterangan resmi di Pekanbaru, Rabu (25/2/2026), menjelaskan bahwa realisasi pendapatan APBD di Riau telah menyentuh angka Rp 2.022,98 miliar. Angka ini setara dengan 7,37 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
"Pertumbuhan pendapatan ini dipicu oleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 304,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendapatan transfer juga naik 35,06 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) tumbuh 611,35 persen," papar Heni.
Berbanding terbalik dengan pendapatan, realisasi belanja daerah di Riau terpantau masih rendah. Hingga periode pelaporan, serapan belanja baru mencapai Rp 784,25 miliar atau 2,76 persen dari pagu. Komposisi pengeluaran tersebut masih didominasi oleh belanja operasional dengan porsi mencapai 96,90 persen.
Meski secara persentase masih kecil, realisasi belanja ini sebenarnya tumbuh 12,93 persen secara tahunan. Heni merinci bahwa hampir seluruh komponen belanja mengalami kenaikan, termasuk belanja modal yang melonjak hingga 2.268,91 persen serta belanja transfer yang naik 100 persen. Di sisi lain, belanja tidak terduga justru mengalami kontraksi tajam sebesar 99,98 persen.
Terkait pembiayaan daerah, per Januari 2026 tercatat sebesar Rp 105,52 miliar. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran cicilan pokok utang. Namun, Heni mengingatkan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis.
"Detail data tersebut masih berpotensi berubah karena beberapa pemerintah daerah belum sepenuhnya mencatatkan transaksi keuangan mereka ke dalam sistem," tambah Heni
Kondisi fiskal Riau di awal tahun ini dinilai masih cukup stabil. Kendati demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat akselerasi belanja agar seimbang dengan laju pertumbuhan pendapatan demi mencapai target pembangunan daerah sepanjang tahun 2026. (Bil)