RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi memulai program Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu Rukun Warga (RW) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan validitas data kemiskinan. Sebagai tahap awal, sebanyak 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dikerahkan di dua kecamatan percontohan.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, menjangkau warga yang benar-benar berhak. Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya ketidakakuratan data di lapangan.
"Kami menerima laporan masyarakat mengenai adanya data penerima bantuan yang tidak lagi sesuai sasaran. Ada yang secara ekonomi sudah mampu, bahkan ada penerima yang sudah meninggal dunia namun tetap terdaftar, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH)," ujar Agung saat meresmikan program tersebut di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Binawidya, Kamis (12/2/2026).
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan proses pendataan dilakukan secara terstruktur dan sesuai metodologi.
Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Syamsuwir menjelaskan, 67 personel PPPK paruh waktu tersebut dibagi ke dalam dua wilayah tugas. Sebanyak 49 orang ditempatkan di Kecamatan Binawidya, sementara 18 orang lainnya bertugas di Kecamatan Sail.
Para petugas diwajibkan melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah warga dengan berkoordinasi bersama pengurus RT dan RW setempat. "Hasil pendataan ini akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi kewilayahan. Data tersebut nantinya menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan serta intervensi kebijakan pelayanan publik," kata Syamsuwir.
Peluncuran program ini ditandai dengan pemasangan rompi dan kartu identitas secara simbolis kepada perwakilan petugas. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyalurkan bantuan bahan pokok bagi warga prasejahtera sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. -Juh