RIAUIN.COM– Aksi massa yang menuntut pencabutan izin operasional tempat hiburan New Paragon pasca pesta LGBT mendapat sorotan dari DPRD Riau. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Abdullah, menilai kejadian tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tempat hiburan yang diduga melanggar peraturan daerah.
Menurut Abdullah, secara regulasi, aturan sudah tersedia dan jelas. Namun persoalan utama terletak pada implementasi di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan.
“Regulasi itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana penegakan dan pengawasan dilakukan secara maksimal. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujar anggota Komisi III DPRD Riau itu, Rabu (4/2/2026.
Menurutnya, pengawasan yang lemah membuka ruang terjadinya aktivitas yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Adanya pesta LGBT di tempat hiburan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
“Kalau pengawasan kuat, masyarakat tidak perlu turun ke jalan. Ketika masyarakat sudah bergerak, itu menandakan pengawasan tidak berjalan maksimal,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi maupun Pemko Pekanbaru harus konsistensi dalam melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh tempat hiburan. Selain itu, Pemda harus berani melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Aturannya sudah ada, tinggal pengawasan yang harus ditingkatkan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang karena lemahnya kontrol,” katanya.
Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru kedepan, dapat memperkuat pengawasan agar seluruh aktivitas usaha hiburan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. -vie