RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau kini tengah berupaya keras memacu pendapatan daerah guna mengantisipasi defisit anggaran. Penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang kini berada di angka Rp8,3 triliun mengancam keberlanjutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kondisi fiskal saat ini tercatat jauh di bawah tren historis APBD Riau yang biasanya stabil di atas angka Rp10 triliun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran pembangunan infrastruktur, tetapi juga berisiko terhadap kebijakan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyampaikan bahwa penghapusan TPP menjadi konsekuensi logis jika postur anggaran tidak segera membaik hingga tahun anggaran 2027. Menurut dia, jika APBD gagal kembali ke angka Rp10 triliun, regulasi pusat akan memaksa daerah melakukan efisiensi besar-besaran.
"Jika APBD kita tidak mencapai di atas Rp10 triliun, maka TPP pegawai terancam ditiadakan. Ini bukan sekadar wacana, melainkan konsekuensi dari regulasi yang ada," ujar Budiman di Pekanbaru.
Berdasarkan data yang dihimpun, belanja pegawai Pemprov Riau pada tahun 2026 telah menyentuh angka Rp3,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 40 persen dari total APBD saat ini. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan porsi belanja pegawai maksimal hanya sebesar 30 persen.
Aturan mengenai pembatasan belanja pegawai tersebut akan diberlakukan secara penuh paling lambat pada 1 Januari 2027. Tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas daerah dan memastikan efisiensi anggaran negara.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan tim terpadu untuk menyisir potensi penerimaan baru, baik melalui sektor pajak, retribusi, maupun pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal.
Budiman menekankan bahwa tantangan fiskal ini memerlukan kolaborasi dari seluruh jajaran ASN, bukan hanya pihak eksekutif dan legislatif.
"Semua pihak harus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jika APBD bisa didorong kembali ke angka Rp10 triliun hingga Rp11 triliun, maka alokasi TPP dapat dipertahankan," tuturnya.
Jika upaya peningkatan pendapatan ini menemui jalan buntu, dampak yang dirasakan akan meluas. Selain pemotongan hak pegawai, keterbatasan fiskal diprediksi akan mengoreksi anggaran pelayanan publik dan program jaring pengaman sosial di Riau.
Sumber: Tribunpekanbaru