RIAUINCOM – Pemerintah Provinsi Riau kembali menegaskan komitmennya dalam peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan. Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto hadir pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI pada Selasa (18/11/2025).
Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purn Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kepala BNPP RI.
Rakorendal tersebut berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan agar sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta sesuai amanat Undang-Undang 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara.
Dalam pemaparannya, Kepala BNPP RI menjelaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan harus menyasar penguatan aspek politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ia menekankan pentingnya memandang perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi sebagai wilayah yang tertinggal.
“Perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda negara, wajah pertama Indonesia,” tegasnya.
Tito Karnavian menambahkan bahwa visi pengelolaan perbatasan 2025–2029 diarahkan menuju kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui penguatan pertahanan, kemandirian sumber daya, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Ia juga menyampaikan bahwa visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa langkah strategis, mulai dari peningkatan keamanan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI, pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, hingga pengembangan tata ruang, peningkatan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, perbaikan tata kelola kelembagaan juga menjadi perhatian agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta terintegrasi lintas sektor.
“Kesepakatan dan arahan yang dirumuskan melalui forum ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan berdaya saing, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di garis depan NKRI,” ujar Mendagri. (Bil)