RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau kembali melakukan rotasi sejumlah pejabat untuk mengisi posisi pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Pergantian ini dilakukan oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai langkah penyegaran di lingkungan birokrasi.
Salah satu posisi yang mengalami perubahan adalah Kepala Biro Umum Setdaprov Riau. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Ade Syahputra kini dipercayakan kepada Herman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.
Selain itu, posisi Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat juga berganti dari Zulkifli Syukur kepada Jenri Salmon Ginting yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Riau.
Jabatan Plt Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) kini diemban oleh Gunawan Agus Riyanto menggantikan Thomas Larfo Dimeira yang ditunjuk memimpin Biro Administrasi Pembangunan.
Sementara itu, Dody Saputra Dinata yang sebelumnya memimpin Biro Administrasi Pimpinan digantikan oleh Andreas Ilahargon. Untuk posisi Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah kini dijabat Indra menggantikan Zul Anshari.
Dinas Kesehatan Riau juga mengalami perubahan, dari Widodo kepada Heri Permana. Sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Embiyarman digantikan M Job Kurniawan.
Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, posisi Salman kini diisi oleh Wiwik Puji Rahayu. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Ismon Diando Simatupang digantikan oleh Sakinah.
Perubahan juga terjadi di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, di mana Wiwik Suryani digantikan oleh Roni Bowo Leksono yang sebelumnya menjabat Kepala Brida Riau.
Selain itu, Thomas Larfo Dimeira dipercaya memimpin Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP), sedangkan posisi Plt Inspektur Daerah kini dipegang Ir Agus Rianto.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan arahan pimpinan untuk mengisi jabatan kosong dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.
“Pergantian ini dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan pelayanan publik bisa lebih baik,” ujar Syahrial. (Bil)