RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional terkait makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Riau. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur, pada Selasa (21/10/2025).
Dalam pemaparannya, Abdul Wahid menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Satgas ini mendapat dukungan penuh dari para sekda di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya secara rutin memantau ke sekolah-sekolah dan dapur penyedia makanan. Hingga kini, cakupan program MBG di Riau baru mencapai 10 persen dari total sasaran.
“Respons masyarakat sangat positif. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan bekal anak,” ujar Abdul Wahid.
Meski demikian, program ini menghadapi berbagai tantangan. Di awal pelaksanaan, hanya sekitar separuh siswa yang mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan. Setelah diselidiki, banyak anak mengeluhkan rasa makanan.
“Saya sudah minta dapur-dapur meningkatkan kualitas rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi cukup ditulis dan dimasukkan ke dalam tempat makan, tak perlu diumbar di media sosial,” tegasnya.
Abdul Wahid menambahkan, program ini sangat bermanfaat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan alat uji bahan pangan. Pada 2025, Riau hanya memiliki 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida, 32 untuk formalin).
Setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima jenis bahan pangan segar. Namun, hingga kini baru 15 SPPG yang menjalankan pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 titik di Kampar.
Banyak bahan pangan lokal masih dipasok dari luar provinsi, sehingga pengawasan menjadi lebih kompleks. Pernah terjadi insiden keracunan karena makanan disiapkan sejak malam dan basi saat dikonsumsi esok hari.
“Prosedur seharusnya memasak dimulai pukul dua hingga lima pagi. Tapi pengawasan di lapangan masih kurang,” jelasnya.
Sementara itu, Dadang menyebutkan bahwa Pekanbaru memiliki sekitar 873 SPPG, namun banyak yang belum memiliki dapur aktif.
“Sebagian tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja maksimal karena belum tersedia dapur. Ini harus segera diselaraskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran ahli gizi dan akuntan dalam setiap dapur. Menurutnya, ahli gizi tidak membuat menu nasional tunggal, tetapi harus berbasis pada kearifan lokal. “Ahli gizi diperlukan untuk menghitung kandungan kalori, karbohidrat, dan gizi seimbang. Sayangnya, tenaga ini masih langka,” ucap Dadang.
Pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau pun tak melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal dapat langsung mendaftar melalui Satgas di tingkat kabupaten atau kota. Bangunan SPPG dirancang seluas 150 meter persegi, dilengkapi dengan kantor, gudang, ruang persiapan, pengolahan, penyimpanan, hingga tempat pencucian. (Bil)