RIAUIN.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan.
Ia menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah daratan dengan perbatasan.
“Kita harus memastikan akses keuangan tidak hanya terpenuhi dengan membuka cabang bank saja. Banyak warga di wilayah perbatasan masih melakukan transaksi menggunakan mata uang selain rupiah,” kata Syahrial saat membuka Financial Expo (FinEXPO) 2025 di Mal Ciputra Seraya Pekanbaru, Sabtu 18 Oktober 2025.
Menurut Syahrial, di Provinsi Riau perlu adanya langkah berkelanjutan untuk memperkuat sistem keuangan agar seluruh aliran dana dapat masuk ke sistem nasional. Ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan memperkokoh nilai rupiah.
“Pemerintah pusat menargetkan inklusi keuangan mencapai 91 persen pada akhir tahun ini. Ini merupakan tanggung jawab bersama, dan kita di daerah harus memastikan masyarakat Riau, baik di pesisir maupun pedalaman, memperoleh layanan keuangan yang adil dan merata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya soal menabung, tapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan kedaulatan negara. Sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pelajar, hingga pelaku usaha mikro.
“Kita ingin layanan keuangan tidak hanya berputar di kalangan elit saja, tapi sampai ke akar rumput seperti nelayan, petani, dan usaha mikro,” lanjut Syahrial.
Selain itu, ia mengajak untuk meningkatkan literasi keuangan berbasis digital dan syariah, serta memperkuat sistem pembayaran di sektor koperasi dan UMKM. Transformasi digital menjadi kunci penting untuk memperluas akses masyarakat desa dan perempuan ke layanan keuangan modern.
Syahrial juga mengimbau semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun masyarakat Riau yang melek finansial dan berdaya saing tinggi.
“Kita berharap layanan keuangan menjadi identitas dalam setiap transaksi, sekaligus menjadi simbol kedaulatan negara di republik ini,” pungkasnya. (*)