RIAUIN.COM - Kabupaten Bengkalis kembali menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional setelah masuk dalam daftar 10 kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Pulau Sumatera.
Kabupaten yang dikenal sebagai Negeri Junjungan ini berada di peringkat keempat dengan kenaikan IPH mencapai 2,70 persen pada minggu kedua Oktober 2025.
Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga beberapa komoditas pangan, terutama cabai merah yang menjadi faktor utama penyebabnya.
Informasi tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, saat memaparkan Tinjauan Inflasi dan IPH kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat virtual Senin 13 Oktober 2025.
"Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkalis menempati posisi keempat dari sepuluh daerah dengan kenaikan IPH tertinggi. Perubahan IPH Bengkalis tercatat sebesar 2,70 persen," jelas Amalia dalam presentasinya.
Data BPS menunjukkan bahwa lonjakan IPH di Bengkalis terutama didorong oleh tiga komoditas utama. Cabai merah memberikan kontribusi perubahan harga sebesar 3,9387, diikuti oleh daging ayam ras dengan 0,5799, dan minyak goreng sebesar 0,0435.
Kenaikan harga, khususnya cabai merah, menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah stabilisasi harga di pasar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Hang Jebat di Kantor Bupati Bengkalis mendengarkan arahan dari pemerintah pusat dengan seksama.
Hadir mewakili Bupati Bengkalis adalah Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri bersama Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro.
Menanggapi kondisi tersebut, Johansyah Syafri menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera mengambil tindakan nyata untuk menanggapi lonjakan harga.
"Prioritas kami adalah memperketat pemantauan harga di seluruh pasar utama. Kami juga akan berkoordinasi untuk kembali menggelar Gerakan Pangan Murah," ujar Johansyah.
Operasi pasar murah ini akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bengkalis. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah intervensi langsung untuk menstabilkan harga pangan yang fluktuatif dan meringankan beban masyarakat.
Rapat pengendalian inflasi ini merupakan agenda rutin Kemendagri sebagai sistem peringatan dini bagi kepala daerah agar dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat. (Ard)