RIAUIN.COM - Gubernur Riau Abdul Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam membangun Provinsi Riau yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau yang mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) pada Selasa 30 September 2025.
“Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini lahir dari perubahan paradigma, dari pendekatan berbasis amal menjadi berbasis hak asasi manusia,” ujar Abdul Wahid.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri menuju kemandirian dan hidup bermartabat.
“Tujuan ranperda ini adalah mewujudkan perlindungan serta pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas secara penuh dan setara, sekaligus menjaga martabat mereka,” tambahnya.
Abdul Wahid berharap dengan diterbitkannya peraturan ini, penyandang disabilitas di Riau dapat mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat mereka, berkontribusi secara optimal, serta menikmati hak secara setara di berbagai aspek kehidupan.
“Saya mengapresiasi kerja keras DPRD, Badan Anggaran, panitia khusus, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan ranperda ini,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjalankan semua amanat peraturan ini dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
“Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk terus bersinergi agar kebijakan dan program dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Abdul Wahid menambahkan bahwa kebersamaan ini menjadi kekuatan dalam menjaga kehormatan dan keberlanjutan Provinsi Riau sebagai rumah besar budaya Melayu.
“Semoga sinergi ini terus memperkokoh tuah dan marwah Provinsi Riau,” tutup gubernur Abdul Wahid. (Nab)