Dari beberapa bagian bangunan, tampak tidak selesai dikerjakan. Untuk mengoptimalkan operasional, pihak rumah sakit terpaksa menggunakan beberapa ruang kantor sebagai ruang perawatan pasien.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau H. Musyaffak Asikin yang belum lama ini melakukan kunjungan ke daerah itu, mengaku sangat menyayangkan aset milik Pemprov Riau ini, tidak selesai dibangun. Sehingga terkesan mubazir, karena tak dapat diperuntukkan sebagaimana tujuan mestinya.
"Rumah sakit ini sangat penting bagi warga setempat. Namun kondisinya, tidak layak untuk disebut sebagai rumah sakit, karena kelengkapan operasional tidak sesuai dengan klasifikasi sebagaimana peraturan yang diberlakukan Kementerian Kesehatan," kata H. Musyaffak, Rabu (20/4).
Meski masalah kesehatan bukan bidangnya di DPRD Riau, namun Musyaffak menilai dari sisi aset milik Pemprov, selaku Komisi C dirinya sangat menyayangkan dibiar begitu saja.
"Sebelumnya saya dapat kabar Pemkab Inhil ingin melanjutkan pembangunan. Tetapi sampai saat ini gedung RS Tengku Sulung ini belum dihibahkan oleh Pemprov, sehingga pihak kabupaten kesulitan," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Indragiri Hilir ini.
Musyaffak juga heran mengapa gedung ini tidak selesai dibangun, apakah anggaran untuk itu yang tidak cukup, atau ada permainan dari pihak kontraktor. Ia mengaku akan melaporkan ke penegak hukum, jika ternyata ada indikasi pihak-pihak yang sengaja bermain dalam proyek ini.
Musyaffak meminta agar Diskes Provinsi Riau tidak tinggal diam dengan masalah tersebut. Tidak mungkin instansi ini tidak tahu keadaan yang terjadi di RS Tengku Sulung.
"Begitu halnya Diskes kabupaten juga harus proaktif untuk mempertanyakan kondisi ini. Terlebih Kadiskes Inhil Zainal adalah mantan Kadiskes Provinsi Riau, tentu lebih mengetahui seluk beluk persoalan tersebut," ingat politisi PAN itu. (roz)