RIAUIN.COM— Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto menghadiri Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Satuan Tugas Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo (TP4 TNTN), Jumat (20/6/2025). Rapat berlangsung di Ruang Melati, Lantai 3 Kantor Gubernur Riau.
Rapat ini dibuka secara virtual oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Tesso Nilo yang selama ini mengalami kerusakan akibat aktivitas ilegal.
“Komitmen kita terhadap lingkungan hidup, khususnya kawasan TNTN, tidak pernah surut. TP4 adalah wujud langkah konkret kita dalam melakukan pemulihan secara menyeluruh,” kata Wahid.
Rapat kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Ia menyampaikan bahwa TP4 akan menjadi tim lintas sektor yang fokus pada tiga aspek utama: penertiban, relokasi, dan reforestasi.
“TP4 bukan sekadar tim koordinasi. Ini adalah tim kerja yang akan turun langsung ke lapangan, menyelesaikan permasalahan secara konkret dan berkelanjutan,” ujar Syahrial.
Selain Ketua DPRD Riau, rapat juga dihadiri Bupati Indragiri Hulu, serta unsur Forkopimda Riau.
Syahrial menambahkan, pembentukan TP4 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Regulasi ini memberi mandat kepada satuan tugas untuk melakukan penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan relokasi warga yang bermukim secara ilegal di kawasan hutan negara.
“Penegakan hukum akan tetap dilakukan secara tegas. Tidak ada kompromi terhadap perambahan, pembukaan lahan tanpa izin, dan pembalakan liar,” tegasnya.
Kaderismanto yang hadir dalam rapat itu juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan TP4. Ia berharap tim ini dapat bekerja efektif dan konsisten.
“Kami di DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis pemulihan TNTN, tentu dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan keberlanjutan,” ucapnya.
Melalui TP4, Pemerintah Provinsi Riau berharap kawasan TNTN dapat kembali menjadi habitat satwa liar, sumber daya hayati yang terlindungi, serta kawasan konservasi yang berfungsi optimal. Kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan konsistensi kebijakan diyakini menjadi kunci keberhasilan misi besar ini. -adv