RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD 2025 yang digelar di Ruang Rapat Melati, Gubernur Riau, Abdul Wahid, memberikan arahan tegas agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rutin melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dijalankan.
Menurut Wahid, evaluasi berkala merupakan bagian dari strategi untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta menciptakan APBD yang sehat dalam menghadapi perencanaan tahun anggaran berikutnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara belanja fisik dan keuangan, agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.
“Saya ingin evaluasi ini dilakukan rutin agar pelaksanaan APBD bisa tepat sasaran. Tahun lalu kita masih menghadapi persoalan utang dengan pihak ketiga. Ini tidak boleh terulang. Kita harus pastikan keuangan tahun 2026 lebih stabil,” ujar Wahid pada Senin (26/5/2025).
Ia juga mengingatkan agar OPD tidak lagi menyusun program yang hanya bersifat formalitas tanpa dampak riil bagi masyarakat. Program yang lebih banyak dialokasikan untuk perjalanan dinas, tanpa hasil nyata, tidak lagi diperbolehkan. Wahid mencontohkan ketidakseimbangan dalam belanja, seperti dominasi anggaran perjalanan dibanding pengadaan fisik, sebagai bentuk inefisiensi yang harus dihentikan.
“Program harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Tidak boleh dicampur antara kegiatan dan perjalanan dinas. Semuanya harus jelas, terukur, dan memiliki tujuan yang konkret,” tegasnya.
Untuk meningkatkan efisiensi, ia memerintahkan agar seluruh anggaran perjalanan dinas dikelola secara terpusat melalui sekretariat masing-masing OPD. Dengan cara ini, kepala dinas dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan penggunaan anggaran menjadi lebih rasional.
Gubri juga meminta Bappeda dan BPKAD untuk lebih selektif dalam mengkaji dan menyetujui setiap kegiatan. Hanya program yang benar-benar mendesak dan mendukung agenda pembangunan utama yang boleh diakomodir.
“Kita harus mulai dari perhitungan yang realistis. Lihat kemampuan keuangan kita, termasuk kewajiban membayar utang. Kegiatan yang tidak prioritas harus disisihkan,” tegasnya.
Untuk APBD 2025, Pemprov Riau akan memfokuskan belanja daerah pada tiga sektor utama: pembangunan jalan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan. Ketiga sektor ini dinilai sebagai layanan dasar yang mendukung pertumbuhan daerah.
“Fokus kita adalah pada kebutuhan mendesak masyarakat. Sektor lain tetap diperhatikan, tapi porsinya sebagai pelengkap saja,” ujarnya.
Dengan kebijakan yang lebih terarah dan pengawasan lebih ketat, Wahid berharap pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Ia menutup arahannya dengan ajakan agar seluruh OPD bekerja lebih terkoordinasi demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Tahun ini kita harus bergerak cepat dan tepat. Laksanakan program prioritas dengan baik, dan pastikan semua perangkat daerah berjalan sesuai fungsinya,” tutup Wahid. (Nab)