RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola serta sistem tata niaga dalam pengembangan komoditas kelapa di Riau. Menurutnya, perbaikan ini menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa aspek pengelolaan wilayah perairan harus menjadi perhatian utama, mengingat banyak kebun kelapa di Riau berada di sekitar kawasan pesisir.
Selain pengelolaan, aspek perdagangan atau tata niaga juga dinilai krusial. Gubri menilai, perlunya standar harga untuk kelapa agar petani mendapatkan keuntungan yang layak.
“Tata niaga itu penting agar harga jual di tingkat petani bisa menguntungkan. Kita perlu standar harga supaya ekosistem kelapa ini terbentuk dengan baik,” ujar Gubri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Satgas Hilirisasi Kelapa Provinsi Riau di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).
Ia juga mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor kelapa masih terbatas. Dengan terbentuknya satuan tugas khusus, ia berharap akan ada intervensi yang lebih besar dari pemerintah untuk sektor ini.
“Sejauh ini perhatian pemerintah masih kurang. Kita berharap dengan adanya satgas, akan lebih banyak kebijakan dan dukungan turun ke masyarakat,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri PPN sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, mengatakan bahwa meskipun harga kelapa saat ini cukup menguntungkan petani, kondisi tersebut tidak akan bertahan lama tanpa perbaikan tata kelola dan tata niaga.
"Kita harus menyusun peta jalan dan standar harga, agar petani tidak dirugikan ketika harga anjlok," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tata kelola yang baik akan menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap kelapa bisa mendapat perhatian yang sama besar seperti kelapa sawit.
“Tim kami akan terus merumuskan program tata kelola yang dapat segera diterapkan. Jika ada kendala di lapangan, kami siap membantu pemerintah daerah,” tutupnya. (Nab)