RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta pada Selasa (6/5/2025). Dalam kunjungan ini, ia menyampaikan harapan masyarakat dusun agar bisa segera menikmati listrik secara menyeluruh pada 2026.
Dalam pertemuannya dengan jajaran pimpinan PLN, Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa walaupun sebagian besar desa di Riau sudah mendapatkan akses listrik, masih terdapat dusun-dusun yang belum tersambung dengan jaringan listrik atau belum mendapatkan layanan listrik penuh selama 24 jam.
“Kami hadir untuk membawa aspirasi masyarakat dari pelosok yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan. Target nasional menyebutkan 2027, namun kami ingin Riau bisa lebih cepat, yaitu 2026,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan, keberadaan listrik sangat vital bagi pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Ini adalah penggerak utama bagi kemajuan masyarakat, terutama anak-anak kita. Maka dari itu, kami hadir di sini sebagai bukti keseriusan kami,” sambung Wahid.
Pemprov Riau, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh kepada PLN, terutama dalam mengatasi tantangan geografis seperti akses ke wilayah-wilayah terpencil yang masih dikelilingi kawasan hutan.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait, agar akses PLN ke wilayah pelosok bisa dipermudah,” jelasnya.
Wahid juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Riau mendukung penuh percepatan elektrifikasi dusun. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN diyakini bisa mempercepat pencapaian target tersebut.
“Bupati dan wali kota sudah sepakat dengan kami, satu visi agar pada 2026 seluruh dusun sudah dialiri listrik. Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, hal ini bisa tercapai,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyambut baik masukan dari Gubernur Riau dan menyatakan kesiapan PLN untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Usulan dari Pak Gubernur dan jajaran kepala daerah akan segera kami bahas. Target 2026 akan jadi prioritas, dan komunikasi yang intens akan kami bangun agar semuanya berjalan lancar,” tutup Adi. (Nab)