RIAUIN.COM - Mendekati perayaan Idulfitri, pemandangan tumpukan sampah masih menghiasi sejumlah sudut Kota Pekanbaru. Kondisi ini memicu kritik tajam dari DPRD setempat terhadap kinerja pihak ketiga yang mengelola sampah.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz, menyoroti buruknya performa PT Ela Pratama Prakasa (EPP) sebagai penyedia jasa pengangkutan sampah. Ia mendesak Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk segera mencabut kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.
"Perusahaan ini terbukti tidak kompeten. Seharusnya sudah mendapat peringatan keras atau SP 2, bahkan dievaluasi total. Tapi entah mengapa DLHK masih mempertahankannya. PT EPP jelas melanggar kesepakatan kontrak, ditambah lagi rekam jejaknya yang bermasalah di Tangerang," ujar Zulfan pada Sabtu (29/3/2025).
Menurutnya, tidak ada alasan logis untuk terus mempertahankan PT EPP. Kekacauan pengelolaan sampah di Pekanbaru saat ini, kata dia, adalah bukti nyata ketidakmampuan perusahaan tersebut.
"Sampah bertebaran di mana-mana jelas karena perusahaan ini tak bisa diandalkan. Mereka harus dihentikan. Keberadaan PT EPP di Pekanbaru hanya sia-sia, menghabiskan dana APBD dan merugikan warga," tegas Zulfan.
Ia kembali mendesak Walikota Agung Nugroho untuk segera bertindak tegas dengan mengevaluasi ulang kerja sama tersebut. Zulfan juga mengusulkan agar pengelolaan sampah dikembalikan ke sistem swakelola, melibatkan masyarakat serta perangkat seperti camat, lurah, dan RT/RW.
"Kalau Walikota serius ingin mengembalikan pengelolaan sampah ke tangan masyarakat, sebaiknya segera dilakukan.
PT EPP ini seperti beban, tak perlu menunggu kontrak habis. Putuskan sekarang, selesaikan masalahnya," tutupnya. (*)