RIAUIN.COM – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah resmi dimulai serentak di 10.200 Puskesmas di seluruh Indonesia pada Senin (10/2/2025) kemarin.
Di Provinsi Riau, lebih dari 75 persen Puskesmas siap melaksanakan program ini bagi masyarakat.
"Dari total 241 Puskesmas yang ada di Riau, sekitar 75 persen sudah siap memberikan layanan cek kesehatan gratis," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau, Drg. Sri Sadono Mulyanto, pada Selasa (11/2/2025).
Ibeng, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa masyarakat bisa mendapatkan dua jenis pemeriksaan gratis, yaitu pemeriksaan fisik dan laboratorium.
Sebagai ujung tombak, Puskesmas memegang peran penting dalam pelaksanaan program ini, sementara Dinas Kesehatan Provinsi terus melakukan pemantauan dan evaluasi.
Meskipun mayoritas Puskesmas telah siap, Ibeng mengakui bahwa beberapa fasilitas kesehatan masih mengalami kendala dalam ketersediaan bahan medis habis pakai.
“Kami sudah mengajukan permintaan bantuan bahan medis dan fasilitas laboratorium ke pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum ada respons,” ujar Ibeng.
Namun, ia menegaskan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis tetap dilaksanakan dengan persediaan alat medis yang ada di masing-masing Puskesmas.
Pelaksanaan Program CKG di Riau dimulai pada 3 Februari 2025 dengan Puskesmas Tenayan Raya di Pekanbaru sebagai pelopor. Saat ini, lebih dari separuh Puskesmas di 12 kabupaten/kota di Riau sudah melaksanakan program ini.
Ibeng memastikan bahwa Dinas Kesehatan Riau siap menjalankan instruksi pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau.
Program CKG ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kalangan kurang mampu. Selain memberikan pemeriksaan gratis, program ini diharapkan dapat mendeteksi masalah kesehatan lebih dini agar dapat ditangani secara lebih cepat.
"Program ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak," tutup Ibeng. (Nab)