Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Inhil, M Sabit dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, telah terjadi berbagai potensi kebocoran pada PAD Kabupaten Inhil, dan ini perlu segera dilakukan perbaikan.
Persoalan dan kelemahan yang paling mendasar pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hampir terjadi pada semua SKPD/OPD adalah persoalan tidak memiliki data yang Valid dan Reliabel, terukur dan terpercaya, sehingga sangat menyulitkan untuk melakukan capaian target yang diinginkan.
Khususnya terhadap Data Pajak dan Data Restribusi yang belum tervalidasi secara baik. Ini berakibat terjadinya berbagai potensi kebocoran pada PAD Kabupaten Inhil.
Selain itu, masih sangat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, lemahnya koordinasi dan kerjasama, baik itu pada Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah bersama SKPD/OPD khususnya pada juru pungut, sehingga hal ini juga menimbulkan berbagai potensi kebocoran pada PAD Kabupaten Inhil.
Kemudian, kurangnya sosialisasi, pendekatan dan keterbatasan terhadap wajib pajak dan restribusi juga menjadi kendala yang harus diperbaiki untuk meningkatkan PAD.
"Masih sangat rendahnya realisasi Belanja Modal pada tahun 2016 ini , hanya mencapai 59, 86 persen, hal ini tidak berbading lurus dengan realisasi Belanja Operasi yang mencapai sebesar 93 persen, gambaran ini menunjukan bahwa masih lemahnya kinerja pada Pemerintah Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan ditahun yang akan datang," terangnya.(lipo)